Direktur Merek Dorong Pendaftaran KI untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia
Jakarta - Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nofli mendorong masyarakat untuk senantiasa melindungi hak kekayaan intelektualnya. Kekayaan intelektual (KI) merupakan modal penting untuk kemajuan ekonomi negara.
“KI bertujuan untuk melindungi segala bentuk karya cipta dan kerativitas seseorang maupun kelompok. Pemerintah Daerah (Pemda) pada khususnya yang punya indikasi geografis maka dapat keunikan tersendiri untuk daerahnya. Bisa menjadi ikon di daerahnya,” ujar Nofli di kantornya di Gedung DJKI, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/8/2020).
“Terlebih memang mendapatkan sertifikasi. Sehingga harganya lebih tinggi dan tidak bisa dicomot oleh pihak lain. Tentunya ke depan dapat membantu membenahi sisi perekonomian Indonesia,” tambahnya.
Tidak hanya itu, pendaftaran KI juga diharapkan ke depan menjadi prospek besar mendapatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tinggi adalah KI.Oleh karena itu, Nofli mengatakan bahwa DJKI telah melakukan berbagai pembenahan agar permohonan perlindungan KI dilakukan senyaman dan semudah mungkin untuk masyarakat.
“Kami berkomitmen memberikan kualitas pelayanan yang luar biasa kepada para pengusaha dan perusahaan,” kata dia.
Hal itu dirasakan langsung oleh Komisaris Utama PT. Media Nawacita Indonesia, Faigiziduhu Ndruru saat mendaftarkan mereknya. Menurutnya, DJKI memberikan pelayanan yang profesional, sehingga proses pendaftaran merek hingga terbitnya sertifikat sesuai prosedur yang tepat, efektif dan efisien.
Ke depan, DJKI akan meluncurkan IPROLINE (Intellectual Property Online) yang dapat membantu bukan hanya masyarakat, tetapi juga pegawai DJKI dalam menjalankan tugasnya melayani negara.
Adanya aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas mulai dari Verifikasi dokumen; Publikasi permohonan; Pemeriksaan Merek, Paten dan Desain Industri; hingga terbitnya Sertifikat KI dilakukan oleh para pegawai DJKI di mana saja dan kapan saja, tanpa perlu lagi datang ke kantor. Aplikasi ini sebenarnya sudah diterapkan dan digunakan masyarakat, dengan terus dilakukan penyempurnaan.
Penulis: DAW
Editor: KAD
“KI bertujuan untuk melindungi segala bentuk karya cipta dan kerativitas seseorang maupun kelompok. Pemerintah Daerah (Pemda) pada khususnya yang punya indikasi geografis maka dapat keunikan tersendiri untuk daerahnya. Bisa menjadi ikon di daerahnya,” ujar Nofli di kantornya di Gedung DJKI, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/8/2020).
“Terlebih memang mendapatkan sertifikasi. Sehingga harganya lebih tinggi dan tidak bisa dicomot oleh pihak lain. Tentunya ke depan dapat membantu membenahi sisi perekonomian Indonesia,” tambahnya.
Tidak hanya itu, pendaftaran KI juga diharapkan ke depan menjadi prospek besar mendapatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tinggi adalah KI.Oleh karena itu, Nofli mengatakan bahwa DJKI telah melakukan berbagai pembenahan agar permohonan perlindungan KI dilakukan senyaman dan semudah mungkin untuk masyarakat.
“Kami berkomitmen memberikan kualitas pelayanan yang luar biasa kepada para pengusaha dan perusahaan,” kata dia.
Hal itu dirasakan langsung oleh Komisaris Utama PT. Media Nawacita Indonesia, Faigiziduhu Ndruru saat mendaftarkan mereknya. Menurutnya, DJKI memberikan pelayanan yang profesional, sehingga proses pendaftaran merek hingga terbitnya sertifikat sesuai prosedur yang tepat, efektif dan efisien.
Ke depan, DJKI akan meluncurkan IPROLINE (Intellectual Property Online) yang dapat membantu bukan hanya masyarakat, tetapi juga pegawai DJKI dalam menjalankan tugasnya melayani negara.
Adanya aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas mulai dari Verifikasi dokumen; Publikasi permohonan; Pemeriksaan Merek, Paten dan Desain Industri; hingga terbitnya Sertifikat KI dilakukan oleh para pegawai DJKI di mana saja dan kapan saja, tanpa perlu lagi datang ke kantor. Aplikasi ini sebenarnya sudah diterapkan dan digunakan masyarakat, dengan terus dilakukan penyempurnaan.
Penulis: DAW
Editor: KAD
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Tingkatkan Penjualan Produk Melalui GI Goes to Marketplace
Kabupaten Magelang - Rangkaian kegiatan Geographical Indication (GI) Goes to Marketplace memasuki hari kedua. Program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2024 ini kembali menghadirkan narasumber dan fasilitator dari Shop | Tokopedia (pada aplikasi TikTok).
Rabu, 24 April 2024
DJKI Yakin Potensi Paten di Jawa Timur Tinggi
Jawa Timur menjadi provinsi ke sembilan pelaksanaan Patent One Stop Service dari total 33 provinsi yang akan disambangi DJKI. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pada Selasa, 23 April 2024.
Selasa, 23 April 2024
Dukung Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Paten Dalam Negeri, Patent One Stop Service Hadir di Bumi Melayu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jambi menyelenggarakan kegiatan Patent One Stop Service (POSS) bagi Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dan Pelaku Usaha demi meningkatkan jumlah permohonan serta penyelesaian paten pada 23 s.d. 25 April 2024.
Selasa, 23 April 2024
