DJKI Ajak Masyarakat Kota Makassar Sadar Pentingnya Pelindungan Merek

Jakarta - Kota Makassar merupakan lokasi strategis sebagai jalur perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan barang dan jasa pun dinilai cukup tinggi. Mengantongi hak eksklusif penggunaan merek bagi pelaku usaha menjadi salah satu kunci krusial yang perlu dilakukan agar pemilik merek mendapatkan kepastian dan pelindungan hukum.

“Merek terdaftar mendapatkan pelindungan hukum dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pelindungan merek, dan jangka waktu itu dapat diperpanjang,” ucap Koordinator Pemeriksaan Merek Agung Indriyanto pada kegiatan Roving Seminar Kekayaan Intelektual Sulawesi Selatan pada 30 September 2022 di Hotel Four Points Makassar. 

Agung menegaskan pentingnya mendaftarkan merek sebagai salah satu tanda pengenal untuk membedakan barang atau jasa yang satu dengan lainnya, sebagai alat promosi/iklan barang atau jasa, sebagai dasar membangun citra/reputasi, jaminan atas mutu produk barang/jasa sekaligus sebagai petunjuk asal barang/jasa agar lebih mudah dikenali konsumen.

“Bukan hanya itu, pendaftaran merek memiliki manfaat tersendiri juga sebagai pemacu inovasi dan kreatifitas serta pembentuk brand image, pencegah persaingan usaha tidak sehat juga peningkatan daya saing, dan sebagai aset perusahaan dan pendukung pengembangan usaha,” tutur Agung. 

Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan melalui berbagai alternatif, yaitu secara mandiri melalui merek.dgip.go.id, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di seluruh wilayah Indonesia untuk meminta asistensi bagaimana mengajukan permohonan merek, atau melalui konsultan Kekayaan Intelektual (KI), sentra KI, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas, dan lembaga pendidikan.

“Untuk biaya pendaftaran merek dibagi menjadi dua kategori. Pertama, untuk kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar Rp500.000 per kelas dan untuk kategori umum atau perorangan sebesar Rp1.800.000 per kelas,” kata Agung.

Lebih lanjut, dia menjelaskan untuk mendaftarkan merek pemohon harus mempersiapkan dokumen terlebih dahulu untuk registrasi akun merek di merek.dgip.go.id, kemudian ajukan biaya pendaftaran pada simpaki.dgip.go.id, siapkan label mereknya, tentukan jenis barang/jasa yang akan dimohonkan, dan tanda tangan pemilik merek. 

Menurut Agung, sebelum mendaftarkan merek, pemohon harus memperhatikan beberapa hal. Merek wajib memiliki daya pembeda, dapat ditampilkan secara grafis, dan digunakan dalam kegiatan dagang atau jasa.

Permohonan merek yang diajukan tidak langsung diterima, merek bisa mendapatkan penolakan apabila merek yang diajukan merupakan nama/lambang umum; jika nama merek hanya menyebutkan serta berkaitan dengan sifat jenis barang/jasa yang dimohonkan. 

Permohonan pelindungan merek juga bisa ditolak apabila memiliki persamaan dengan merek dengan pihak lain yang sudah diajukan pendaftarannya terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan jenis barang/jasa sejenis atau  bertentangan dengan ideologi negara, memiliki persamaan dengan indikasi geografis terdaftar, dan terdapat unsur menyesatkan.

“Terdapat tips and trick juga untuk menghindari potensi merek mendapatkan penolakan yaitu sebelum mendaftarkan merek, pemohon dapat melakukan penelusuran terlebih dahulu di pdki-indonesia.dgip.go.id untuk melihat merek-merek apa saja yang sudah terdaftar serta merek yang sedang dalam proses pendaftaran di DJKI,” jelas Agung. 

Di kesempatan yang sama, salah satu pelaku usaha yaitu pemilik merek ‘Yotta’ Adryan Yudhistira menyampaikan jika pelaku usaha tidak segera mendaftarkan mereknya akan mengalami tiga kerugian untuk usahanya. 

“Pertama, pelaku usaha harus ikhlas untuk melepas nama mereknya dan melakukan rebranding. Kedua, membeli merek yang didaftarkan orang lain terlebih dahulu jika pemilik mereknya mau, dan ketiga adalah tetap menggunakan merek awal namun harus membayar royalti yang harganya akan ditentukan oleh pemilik merek dimaksud,” ujar Adryan. (Ver/Kad)



LIPUTAN TERKAIT

Sekretaris DJKI Tanamkan Tata Nilai PASTI di Jiwa PNS Kemenkumham

Pembinaan adalah sebuah kebutuhan yang mutlak untuk kemajuan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Biro Kepegawaian menggelar webinar pembinaan kepegawaian jabatan fungsional tertentu (JFT) di lingkungan Kemenkumham yang dilangsungkan di Hotel Grand Sahid Jakarta Kamis, 1 Desember 2022.

Kamis, 1 Desember 2022

DJKI Gelar Workshop Artificial Intelligence Bersama Anggota APEC

Bali - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menggelar lokakarya bertajuk “Artificial Intelligence on Intellectual Property Examination” yang diselenggarakan selama lima hari di Nusa Dua Bali.

Selasa, 29 November 2022

Kemenkumham Tekankan Pentingnya Pelindungan Merek untuk UMKM

Pelindungan merek merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam menjalankan bisnis khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan bisnis rintisan berbasis digital atau startup. Hal ini karena pendaftaran tersebut memberi pelindungan hukum bagi pelaku usaha agar merek dagang atau jasanya tidak digunakan pihak lain. Selain itu, pendaftaran merek juga membuat konsumen lebih yakin terhadap kualitas produk yang dijual.

Selasa, 29 November 2022

Selengkapnya