DJKI Audiensi Pemprov Sulsel Soal DJKI Mengajar, Yasonna Mendengar dan Roving Seminar

Makassar - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengenai rencana pelaksanaan tiga program unggulan DJKI di kota Makassar.

Adapun rangkaian program unggulan tersebut ialah Yasonna Mendengar, Roving Seminar dan DJKI Mengajar 2022.

Agenda audiensi ini dilakukan untuk menjalin komunikasi awal dan berkelanjutan dengan Pemprov Sulsel guna pelaksanaan kegiatan kegiatan yang akan berlangsung pada 27 - 28 September 2022 mendatang.


“Makassar dipilih karena memiliki jumlah sineas terbanyak. Selain itu ada banyak juga kekayaan intelektual komunal (KIK) Sulsel yang sudah dan belum diinventarisasi, serta jumlah pendaftar merek yang cukup tinggi,” ungkap Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Anggoro Dasananto di ruang pertemuan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Senin, 15 Agustus 2022.

Oleh karena itu, Ia berharap dalam rangkaian kegiatan ini nantinya dapat timbul banyak pertanyaan dan menciptakan ruang diskusi yang interaktif antara Menteri Hukum dan HAM dengan pelaku ekonomi kreatif atau komunitas kekayaan intelektual (KI) yang hadir.

Dalam kesempatan yang sama, Pemprov Sulsel yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Subbidang Hukum Abdul Malik Faisal mengungkapkan bahwa ia merasa terhormat karena DJKI telah memilih Makassar sebagai tempat ketiga pelaksanaan program-program unggulan yang sangat bermanfaat ini. Terlebih ada satu program unggulan yang akan perdana diselenggarakan. 


“Kami sangat tertarik dan ingin mendengar langsung mengenai rangkaian kegiatan ini agar tahu langkah apa yang harus kami lakukan untuk mendukung upaya diseminasi KI ini secara penuh,” sambut Malik.

Ia optimis kegiatan ini dapat menjadi momentum yang paling tepat untuk menyosialisasikan pentingnya KI kepada para pegiat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan seluruh lapisan masyarakat Sulsel.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulsel Liberti Sitinjak mengatakan bahwa hasil dari pertemuan ini akan segera ia tindaklanjuti secara serius sebagai bentuk apresiasinya kepada DJKI karena telah memilih Sulsel sebagai destinasi rangkaian kegiatan tersebut. 


“Kegiatan ini nantinya akan kami manfaatkan dan menjadi bekal koordinasi intensif kami, kanwil dengan pemprov untuk memajukan perekonomian Sulsel,” ujar Liberti.

Berbeda dari dua kota sebelumnya, audiensi ini juga dihadiri oleh Sekretaris DJKI dan Direktur Merek dan Indikasi Geografis guna memperkuat koordinasi kegiatan Yasonna Mendengar dan Roving Seminar di kota yang terkenal dengan lagu Anging Mammiri ini. Lebih lanjut, dua rangkaian kegiatan tersebut kali ini akan diawali dengan kegiatan DJKI Mengajar 2022 yang perdana dilaksanakan.

DJKI mengajar adalah salah satu program unggulan DJKI aktif belajar dan mengajar tahun 2022 yang menargetkan 5000 siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama untuk diajarkan pengetahuan kekayaan intelektual. Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan belajar dan mengajar oleh para Guru KI (RuKI) selama satu hari secara serentak di 33 provinsi Indonesia. (AMO/SYL)


LIPUTAN TERKAIT

DJKI Bangun Ekosistem Paten di Indonesia Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi

Membangun ekosistem paten di Indonesia tidak pernah lepas dari peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan di dalamnya, yaitu universitas atau lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), industri, dan pemerintah.

Jumat, 30 September 2022

DJKI Hadiri Kaukus Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Kanada

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) menghadiri pertemuan ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA) Caucus.

Selasa, 27 September 2022

Cegah Kerugian Daerah dengan Inventarisasi KI Komunal

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhan) menekankan pentingnya pencatatan kekayaan intelektual komunal (KIK).

Jumat, 23 September 2022

Selengkapnya