DJKI dan IP Task Force Terus Jaga dan Tingkatkan Hubungan Baik dengan Kedubes AS
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya menjaga dan membangun hubungan baik dengan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia. Salah satunya melalui kegiatan Jakarta Summer Sips and Serves : A World Cup of Tennis and All American Summer Barbecue yang diadakan pada Minggu, 31 Juli 2022 di Sultan Tennis Club.
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI Anom Wibowo mengatakan undangan menghadiri kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi bagi DJKI, khususnya Intellectual Property Taks Force (IP Task Force). Hal tersebut menunjukkan hubungan baik yang terjalin Kedutaan Besar AS untuk Indonesia.
“Kami terus jaga dan bangun komunikasi yang baik dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, salah satunya untuk mengomunikasikan upaya Indonesia keluar dari status Priority Watch List (PWL) pada Special 301 Report melalui perlindungan kekayaan intelektual yang efektif dan efisien,” ujar Anom.
Anom mengatakan bahwa dalam waktu dekat IP Task Force dengan difasilitasi Kedutaan Besar AS untuk Indonesia akan berdiskusi langsung dengan asosiasi industri AS khususnya bagi yang masih merekomendasikan status PWL terhadap Indonesia.
“Hal tersebut merupakan langkah cepat DJKI dan IP Task Force untuk memetakan dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi,” tuturnya.
Asisten Atase Ekonomi Kedutaan Besar Amerika Serikat Lyle Goode mengatakan akan mendorong United States Trade Representative (USTR) untuk menyimpulkan kembali hal-hal yang perlu diperbaiki oleh Indonesia melalui IP Task Force untuk dapat keluar dari status PWL pada Special 301 Report tahun mendatang.
“Kami berharap kerja sama yang baik antara Kedubes AS dengan DJKI khususnya IP Task Force dapat berjalan lebih erat lagi. Hal tersebut terutama untuk menegakkan hukum kekayaan intelektual yang efektif dan efisien serta tujuan Indonesia keluar dari status PWL pada Special 301 Report,” jelas Goode.
Pada Special 301 Report yang diterbitkan oleh USTR pada 28 April 2022 Indonesia masih berstatus PWL. Dari 17 asosiasi industri USTR, delapan asosiasi masih merekomendasikan status PWL bagi Indonesia. Hal itulah yang terus diupayakan DJKI bersama IP Task Force agar Indonesia bisa keluar dari status PWL. (DES/SYL)
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI Anom Wibowo mengatakan undangan menghadiri kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi bagi DJKI, khususnya Intellectual Property Taks Force (IP Task Force). Hal tersebut menunjukkan hubungan baik yang terjalin Kedutaan Besar AS untuk Indonesia.
“Kami terus jaga dan bangun komunikasi yang baik dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, salah satunya untuk mengomunikasikan upaya Indonesia keluar dari status Priority Watch List (PWL) pada Special 301 Report melalui perlindungan kekayaan intelektual yang efektif dan efisien,” ujar Anom.
Anom mengatakan bahwa dalam waktu dekat IP Task Force dengan difasilitasi Kedutaan Besar AS untuk Indonesia akan berdiskusi langsung dengan asosiasi industri AS khususnya bagi yang masih merekomendasikan status PWL terhadap Indonesia.
“Hal tersebut merupakan langkah cepat DJKI dan IP Task Force untuk memetakan dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi,” tuturnya.
Asisten Atase Ekonomi Kedutaan Besar Amerika Serikat Lyle Goode mengatakan akan mendorong United States Trade Representative (USTR) untuk menyimpulkan kembali hal-hal yang perlu diperbaiki oleh Indonesia melalui IP Task Force untuk dapat keluar dari status PWL pada Special 301 Report tahun mendatang.
“Kami berharap kerja sama yang baik antara Kedubes AS dengan DJKI khususnya IP Task Force dapat berjalan lebih erat lagi. Hal tersebut terutama untuk menegakkan hukum kekayaan intelektual yang efektif dan efisien serta tujuan Indonesia keluar dari status PWL pada Special 301 Report,” jelas Goode.
Pada Special 301 Report yang diterbitkan oleh USTR pada 28 April 2022 Indonesia masih berstatus PWL. Dari 17 asosiasi industri USTR, delapan asosiasi masih merekomendasikan status PWL bagi Indonesia. Hal itulah yang terus diupayakan DJKI bersama IP Task Force agar Indonesia bisa keluar dari status PWL. (DES/SYL)
LIPUTAN TERKAIT
Halal Bihalal: Tradisi Positif Untuk Peningkatan Sinergi
Jakarta - Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) senantiasa menjunjung tinggi tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI)
Kamis, 18 April 2024
DJKI Gelar Pisah Sambut Pimpinan Tinggi di Lingkungan DJKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar kegiatan Pisah Sambut Pimpinan Tinggi di lingkungan DJKI pada Selasa, 16 April 2024, di Aula Oemar Seno Adjie, Gedung Eks Sentra Mulia, Jakarta.
Selasa, 16 April 2024
Jadikan Momentum Introspeksi dan Evaluasi Diri, Kemenkumham Gelar Apel dan Halal Bihalal Idulfitri 1445 Hijriah
Untuk mengawali kerja pasca libur Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar apel pagi sekaligus halal bihalal secara hybrid yang dilaksanakan pada Senin, 16 April 2024 di Lapangan Upacara Kemenkumham Jakarta.
Selasa, 16 April 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Halal Bihalal: Tradisi Positif Untuk Peningkatan Sinergi
Kamis, 18 April 2024
DJKI Gelar Pisah Sambut Pimpinan Tinggi di Lingkungan DJKI
Selasa, 16 April 2024
Jadikan Momentum Introspeksi dan Evaluasi Diri, Kemenkumham Gelar Apel dan Halal Bihalal Idulfitri 1445 Hijriah
Selasa, 16 April 2024
