DJKI Gelar Olah TKP Tanggapi Kasus Zedoril

Tasikmalaya - Sebagai upaya penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Gudang Obat-obatan Herbal Tasikmalaya pada Rabu 26 Oktober 2022.

Koordinator Pengaduan dan Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Budi Hadisetyono didampingi Koordinator Pengawas PPNS Kepolisian Daerah Jawa Barat melakukan penindakan di Gudang Obat-obatan Herbal yang diduga melakukan penjualan jamu/obat herbal merek dagang Zedoril tanpa izin dari PT. Alomampa Persada. 

"PT. Alomampa Persada melalui kuasa hukum sebelumnya telah melakukan somasi dan upaya mediasi menyelesaikan sengketa. Namun para pihak terkait tidak memperoleh titik temu, hingga kemudian kuasa hukum pemilik merek Zedoril melaporkan perkara ini kepada PPNS DJKI pada Juli 2022," kata Budi Hadisetyono. 

Pada kesempatan yang sama, Subkoordinator Penerimaan Pengaduan Jujun Zaenuri menjelaskan kepada pelanggar dapat dijerat pasal 100 ayat 1 dan 2, Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

"Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 ayat 1, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain diancam hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda dua miliar rupiah,” pungkasnya.

"Serta jika merujuk ayat 2, bahwa setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain dan terbukti di pengadilan akan diancam hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 2 miliar,” lanjut Jujun. 

Jujun juga menambahkan bahwa setiap pemilik hak atau kuasanya dapat melakukan laporan dugaan tindak pidana kekayaan intelektual kepada DJKI dengan bersurat langsung atau melalui website https://pengaduan.dgip.go.id.

Pada hasil olah TKP, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti di TKP dan melakukan pemeriksaan kepada tiga karyawan gudang berikut penanggung jawab gudang tersebut di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tasikmalaya untuk dimintai keterangan. 

Giat penindakan ini merupakan wujud nyata komitmen DJKI untuk memberikan pelindungan hukum bagi seluruh pemilik kekayaan intelektual dan memberikan efek jera kepada pelanggar kekayaan intelektual. 

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia melalui DJKI tengah berupaya keluar dari Priority Watch List (PWL) yang disematkan Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR). Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Penanggulangan Status yang terdiri dari sembilan kementerian/lembaga yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.(bwy/kad) 



LIPUTAN TERKAIT

Komisi Banding Paten Sidangkan Dua Permohonan Paten Pada Sidang Terbuka

Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk dua permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Kuraray Co., Ltd dan Nokia Technologies OY di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Rabu, 22 Mei 2024.

Rabu, 22 Mei 2024

KBP RI Terima Dua Permohonan Banding Paten

Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) memutuskan dua permohonan banding dengan judul Senyawa-senyawa Antitumor milik Pharma Mar, S.A. dan Senyawa Pengaktivasi Sarkomer Bisamida Cytokinetics, Inc. dan Amgen Inc. melalui sidang terbuka di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 21 Mei 2024.

Selasa, 21 Mei 2024

Sesditjen KI Berikan Arahan kepada 410 PPPK

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Anggoro Dasananto memberikan pengarahan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Senin, 20 Mei 2024. Dalam arahannya di Ruang Aula Oemar Seno Adji, Gedung Eks Sentra Mulia, Anggoro memberikan arahan mengenai kewajiban dan hak dari pegawai PPPK.

Senin, 20 Mei 2024

Selengkapnya