DJKI, Kemendag dan Kanada Mulai Penjajakan Perjanjian Bilateral FTA/CEPA
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama Kementerian Perdagangan dan Kanada mulai menjajaki perjanjian perdagangan FTA (Perjanjian Perdagangan Bebas) / CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) antara Indonesia dan Kanada. Dalam pertemuan kali ini dibahas sistem kekayaan intelektual.
Kedua negara melakukan pertukaran informasi teknis tentang sistem KI di negara masing-masing. Nantinya dari diskusi ini akan disepakati beberapa isu yang akan diangkat dalam FTA/CEPA yang digawangi oleh Kemendag ini, misalnya tentang Indikasi Geografis, Paten dan rezim KI lainnya.
"Kami berharap di akhir diskusi ini kita dapat membuat kerangka kerjasama bilateral untuk mengembangkan ketentuan yang saling menguntungkan yang meningkatkan prediktabilitas dan transparansi dalam masalah KI dan untuk mendukung hubungan perdagangan dan investasi yang lebih luas, termasuk di lingkungan digital," ujar Fajar Sulaeman Taman, Kepala Sub Direktorat Kerja Sama Luar Negeri DJKI pada pembukaan diskusi yang diselenggarakan pada Rabu, 10 Maret 2021, melalui Webex tersebut.
Fajar meneruskan bahwa tujuan kerjasama tersebut adalah untuk menumbuhkan kepercayaan bisnis dan konsumen serta mendukung perdagangan dan investasi, melalui promosi dan pemeliharaan administrasi, pendaftaran, dan penegakan hukum HKI yang efisien. Selain itu, kerjasama ini juga bertujuan untuk publik yang lebih luas termasuk kepentingan masing-masing pemegang hak, perantara, dan pengguna.
Nicholas Gordon dari CEPA Kanada menyambut baik diskusi ini. Pihaknya juga berharap diskusi ini dapat membantu kedua belah pihak untuk saling mengetahui bagaimana sistem pelindungan KI di masing-masing negara.
"Saya sangat mengapresiasi diskusi ini dan berharap kita dapat menghasilkan sesuatu yang baik dari perbincangan ini," pungkasnya Nicholas.
Sebagai informasi, menurut publikasi Direktorat Perundingan Bilateral Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, CEPA adalah skema kerja sama ekonomi yang lebih luas dari sekadar isu perdagangan.
CEPA umumnya memiliki rancangan yang saling terhubung antara akses pasar, pengembangan kapasitas dan fasilitasi perdagangan dan investasi. Kerja sama dalam CEPA dapat dilakukan secara bilateral maupun dilakukan dalam lingkup blok kerja sama ekonomi.
Sementara itu, perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) adalah perjanjian di antara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas.
Wilayah perdagangan bebas merupakan blok/kelompok kerja sama ekonomi antarnegara yang terletak pada kawasan tertentu. Wilayah perdagangan bebas ini merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang membuat setiap lini kehidupan semakin berkembang termasuk perdagangan.
Meski sama-sama tentang perjanjian ekonomi, namun CEPA membahas isu yang lebih luas dari sekadar perdagangan. Karena erat kaitannya dengan ekonomi, hak kekayaan intelektual menjadi salah satu pembahasan CEPA Indonesia - Kanada di antara isu lain seperti pertukaran barang dagang dan jasa, kooperasi dan lainnya.
DJKI sebagai instansi pemerintah berperan untuk mendiskusikan dan membantu perumusan isu yang akan diangkat di perjanjian FTA/CEPA Indonesia - Kanada ini. Harapannya, sistem kekayaan intelektual juga dapat menjadi roda penggerak peningkatan ekonomi internasional.
Kedua negara melakukan pertukaran informasi teknis tentang sistem KI di negara masing-masing. Nantinya dari diskusi ini akan disepakati beberapa isu yang akan diangkat dalam FTA/CEPA yang digawangi oleh Kemendag ini, misalnya tentang Indikasi Geografis, Paten dan rezim KI lainnya.
"Kami berharap di akhir diskusi ini kita dapat membuat kerangka kerjasama bilateral untuk mengembangkan ketentuan yang saling menguntungkan yang meningkatkan prediktabilitas dan transparansi dalam masalah KI dan untuk mendukung hubungan perdagangan dan investasi yang lebih luas, termasuk di lingkungan digital," ujar Fajar Sulaeman Taman, Kepala Sub Direktorat Kerja Sama Luar Negeri DJKI pada pembukaan diskusi yang diselenggarakan pada Rabu, 10 Maret 2021, melalui Webex tersebut.
Fajar meneruskan bahwa tujuan kerjasama tersebut adalah untuk menumbuhkan kepercayaan bisnis dan konsumen serta mendukung perdagangan dan investasi, melalui promosi dan pemeliharaan administrasi, pendaftaran, dan penegakan hukum HKI yang efisien. Selain itu, kerjasama ini juga bertujuan untuk publik yang lebih luas termasuk kepentingan masing-masing pemegang hak, perantara, dan pengguna.
Nicholas Gordon dari CEPA Kanada menyambut baik diskusi ini. Pihaknya juga berharap diskusi ini dapat membantu kedua belah pihak untuk saling mengetahui bagaimana sistem pelindungan KI di masing-masing negara.
"Saya sangat mengapresiasi diskusi ini dan berharap kita dapat menghasilkan sesuatu yang baik dari perbincangan ini," pungkasnya Nicholas.
Sebagai informasi, menurut publikasi Direktorat Perundingan Bilateral Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, CEPA adalah skema kerja sama ekonomi yang lebih luas dari sekadar isu perdagangan.
CEPA umumnya memiliki rancangan yang saling terhubung antara akses pasar, pengembangan kapasitas dan fasilitasi perdagangan dan investasi. Kerja sama dalam CEPA dapat dilakukan secara bilateral maupun dilakukan dalam lingkup blok kerja sama ekonomi.
Sementara itu, perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) adalah perjanjian di antara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas.
Wilayah perdagangan bebas merupakan blok/kelompok kerja sama ekonomi antarnegara yang terletak pada kawasan tertentu. Wilayah perdagangan bebas ini merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang membuat setiap lini kehidupan semakin berkembang termasuk perdagangan.
Meski sama-sama tentang perjanjian ekonomi, namun CEPA membahas isu yang lebih luas dari sekadar perdagangan. Karena erat kaitannya dengan ekonomi, hak kekayaan intelektual menjadi salah satu pembahasan CEPA Indonesia - Kanada di antara isu lain seperti pertukaran barang dagang dan jasa, kooperasi dan lainnya.
DJKI sebagai instansi pemerintah berperan untuk mendiskusikan dan membantu perumusan isu yang akan diangkat di perjanjian FTA/CEPA Indonesia - Kanada ini. Harapannya, sistem kekayaan intelektual juga dapat menjadi roda penggerak peningkatan ekonomi internasional.
TAGS
#Agenda KILIPUTAN TERKAIT
Mobile Intellectual Property Clinic 2024: Sulawesi Tengah Jadi Provinsi Pertama
Program Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) kembali digelar di tahun 2024. Kota Palu menjadi kota pertama diselenggarakannya kegiatan MIC oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah.
Kamis, 25 April 2024
DJKI Perkaya Produk Lokal di Negeri Seribu Megalit
Saat ini Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual (KI) merupakan poros baru ekonomi nasional Indonesia. Namun, sebagian besar pelaku ekonomi kreatif di Indonesia sebesar 88,95% belum dilindungi KI-nya. Padahal KI dapat menjadi aset ekonomi yang bernilai dengan didukung oleh manajemen KI.
Kamis, 25 April 2024
Dorong Semangat Inventor Lindungi Invensi, Patent One Stop Service Hadir di Sulawesi Tengah
Dalam mendukung optimalisasi pengembangan potensi kekayaan intelektual (KI) yang ada di Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulawesi Tengah menggelar kegiatan Patent One Stop Service (POSS) yang dilaksanakan di Universitas Tadulako Palu pada tanggal 24 s.d. 27 April 2024.
Kamis, 25 April 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Mobile Intellectual Property Clinic 2024: Sulawesi Tengah Jadi Provinsi Pertama
Kamis, 25 April 2024
DJKI Perkaya Produk Lokal di Negeri Seribu Megalit
Kamis, 25 April 2024
Dorong Semangat Inventor Lindungi Invensi, Patent One Stop Service Hadir di Sulawesi Tengah
Kamis, 25 April 2024
