Kebijakan Anti Penyuapan

Pimpinan, Pegawai (ASN dan PPNPN), dan semua pihak yang dipekerjakan dan/atau bertindak atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), berkomitmen untuk mewujudkan organisasi yang bersih, integritas, dan akuntabel, serta mendorong peningkatan kepedulian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk untuk memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), yaitu dengan cara :

 

Melarang Pimpinan dan Pegawai DJKI (ASN dan PPNPN) untuk menerima uang (suap), imbalan, komisi, bantuan, hadiah, fasilitas, atau keuntungan lainnya yang tidak sesuai dengan pertauran yang berlaku

Melarang pihak yang dipekerjakan dan/atau bertindak atas nama DJKI, untuk menawarkan, menjanjikan, dan memberikan uang (suap), imbalan, komisi, bantuan, hadiah, fasilitas, atau keuntungan lainnya untuk mempengaruhi pihak DJKI

Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi mengenai korupsi, gratifikasi, serta penyuapan yang berlaku dan diterapkan secara menyeluruh

Membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang sesuai peraturan yang berlaku serta menjalankan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)

Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada pihak yang tidak menjalankan Kebijakan Anti Penyuapan

Melarang pembalasan dan melindungi pihak-pihak yang melaporkan suatu upaya tentang percobaan atau dugaan penyuapan atau pelanggaran terhadap Kebijakan Anti Penyuapan atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

 

Kebijakan ini dikaji secara berkala sebagai upaya peningkatan berkelanjutan dan dikomunikasikan di internal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, seluruh pihak terkait, dan pemangku kepentingan.



TAGS

#Agenda KI

LIPUTAN TERKAIT

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat risiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana.

Rabu, 9 November 2022

Pengumuman Pemohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pemohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Selasa, 31 Mei 2022

Perbaikan Kendala Teknis pada Aplikasi Paten

Sehubungan dengan adanya perbaikan kendala teknis pada aplikasi paten, maka website paten.dgip.go.id tidak dapat diakses pada Selasa, 8 Maret 2022 pukul 15.00 WIB s.d. Kamis, 10 Maret 2022 pukul 09.00 WIB.

Selasa, 8 Maret 2022

Selengkapnya