Lewat Interaksi Langsung, Stafsus Menkumham Fajar Lase Ajak Pelaku UMKM Lindungi Kekayaan Intelektual untuk Kembangkan Bisnis

Rokan Hulu - Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM (Stafsus Menkumham) Bidang Transformasi Digital, Fajar BS Lase mengajak masyarakat khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memahami pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI) sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan bisnis.

Menurutnya, pelindungan KI seperti merek, paten, desain industri, dan hak cipta bagi wirausaha memiliki banyak manfaat. Diantaranya sebagai pelindungan hukum kepada pencipta dan terhadap hasil karya ciptanya, serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. 

Lebih lanjut, pelindungan KI juga akan meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar, khususnya dalam hal komersialisasi KI. Selain itu, untuk mengantisipasi adanya pelanggaran dan klaim dari pihak lain atas KI yang kita miliki.

“Hal ini karena kekayaan intelektual memiliki nilai jual ekonomi. Itulah kenapa kekayaan intelektual wajib untuk dilindungi,” kata Fajar Lase pada kegiatan Penguatan Pelayanan Publik Kekayaan Intelektual bertema Menumbuhkan Nilai Ekonomi Generasi Muda di Era Digital di Hotel Sapadia, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Kamis, 8 September 2022.

Ia juga menuturkan bahwa terdapat banyak sengketa merek pada suatu produk yang terjadi di Indonesia dimenangkan oleh pihak lain yang bukan pemilik sesungguhnya, karena masyarakat dan pelaku usaha tersebut tidak mendaftarkan KI-nya.

“Maka semua harus melek dan sadar dalam melindungi kekayaan intelektual. Jangan tunggu sampai ide orisinil kita dicuri orang lain, baru kita mau ngurus kekayaan intelektual kita, mereknya dan sebagainya,” ungkap Fajar Lase.

Fajar Lase juga menyampaikan bahwa pelaku UMKM tidak perlu khawatir akan mengalami kesulitan dalam mengajukan pencatatan dan pendaftaran KI, karena permohonannya sudah dapat diajukan secara daring yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja melalui situs www.dgip.go.id

Melalui interaksi langsung dengan masyarakat dan pelaku UMKM di Kabupaten Rokan Hulu, Fajar Lase kemudian mendemonstrasikan bagaimana cara mengajukan pencatatan dan pendaftaran KI.

Ia juga mengingatkan langkah yang harus ditempuh pelaku UMKM setelah produknya mendapat pelindungan KI, yaitu melakukan publikasi promosi dengan memanfaatkan teknologi digital melalui media sosial maupun e-commerce

“Produknya bisa dijual di tokopedia, bukalapak, dan dan situs sejenisnya. Promosinya bisa lewat media sosial instagram, atau tiktok,  malah lebih asik, karena dana promisinya tidak ada biaya," ujarnya.

"Dengan memanfaatkan teknologi digital ini, kita dapat memperluas jangkauan pasar, menciptakan brand awareness, menghemat biaya promosi karena tidak perlu menyewa toko offline,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Indra Gunawan. Menurutnya, ide-ide kreatif yang terlindungi secara hukum dapat menjadi sumber ekonomi bernilai tinggi yang mampu meningkatkan kesejahteraan pemiliknya.

"Oleh karena itu, jika seseorang memiliki ide atau gagasan sedari awal memang sebaiknya segera didaftarkan agar mendapatkan pelindungan dari negara," tutur Indra.

Ia berharap, para pelaku usaha mulai mencatatkan dan mendaftarkan KI-nya. "Adanya kegiatan sosialisasi ini, akan ada tindak lanjut dari para pelaku usaha mendaftarkan produknya agar mampu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu," ucap Indra.



LIPUTAN TERKAIT

Tutup Evaluasi Kinerja 2022, DJKI Berkomitmen Laksanakan Action Plan 2023

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Sucipto menyatakan jajarannya berkomitmen untuk melaksanakan Action Plan 2023. Action Plan ini merupakan hasil dari evaluasi kinerja DJKI 2022 yang dilaksanakan pada 28 November - 1 Desember 2023 di InterContinental Pondok Indah Jakarta.

Rabu, 30 November 2022

DJKI Berhasil Capai Nilai Tinggi dalam Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berhasil meraih nilai 99,08 dalam Indeks Reformasi Birokrasi yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini karena tercapainya target kinerja DJKI pada 2022.

Rabu, 30 November 2022

Inspektur Wilayah V Apresiasi Hasil Capaian Kinerja DJKI Tahun 2022

Inspektur WIlayah V Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Marasidin mengapresiasi hasil kinerja capaian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. DJKI mendapatkan nilai SAKIP yang tinggi karena terpenuhinya capaian dari target yang telah ditetapkan dari rencana kinerja di awal tahun 2022. Capaian yang diraih di antaranya di bidang perencanaan kinerja unit organisasi, pengukuran kinerja yang dapat terukur, pelaporan kinerja yang telah dicapai, dan evaluasi kinerja.

Selasa, 29 November 2022

Selengkapnya