Menkumham Tekankan Perkembangan Birokrasi Digital Kepada Jajarannya
Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diharapkan untuk terus memanfaatkan perkembangan teknologi dalam mendukung birokrasi secara digital yang cepat dan bukan hanya prosedur semata.
Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat memberi sambutan upacara Hari Dharma Karyadhika (HDKD) Tahun 2019 di Lapangan Merah Kantor Pusat Kemenkumham, Rabu, (30/10/2019).
“Dalam tahun 2019 ini, Kemenkumham benar-benar ingin memastikan bahwa ada perubahan yang signifikan, ada sebuah transformasi yang berarti, bermanfaat, dan dirasakan oleh masyarakat,” ujar Yasonna H. Laoly.
Ia meminta seluruh Sumber Daya Manusia di lingkungan Kemenkumham agar bertransformasi dengan kemajuan teknologi dan tidak gagap teknologi.
“Kalau kita tidak mampu beradaptasi, belajar, maka kita akan menjadi birokrasi yang lamban seperti keong,” lanjutnya.
Yasonna H. Laoly juga menyampaikan pesan Presiden bahwa ke depannya bukan Negara besar yang mengalahkan Negara kecil, melainkan Negara cepat yang akan mengalahkan Negara lambat.
Penulis: KAD
Editor: AMH
Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat memberi sambutan upacara Hari Dharma Karyadhika (HDKD) Tahun 2019 di Lapangan Merah Kantor Pusat Kemenkumham, Rabu, (30/10/2019).
“Dalam tahun 2019 ini, Kemenkumham benar-benar ingin memastikan bahwa ada perubahan yang signifikan, ada sebuah transformasi yang berarti, bermanfaat, dan dirasakan oleh masyarakat,” ujar Yasonna H. Laoly.
Ia meminta seluruh Sumber Daya Manusia di lingkungan Kemenkumham agar bertransformasi dengan kemajuan teknologi dan tidak gagap teknologi.
“Kalau kita tidak mampu beradaptasi, belajar, maka kita akan menjadi birokrasi yang lamban seperti keong,” lanjutnya.
Yasonna H. Laoly juga menyampaikan pesan Presiden bahwa ke depannya bukan Negara besar yang mengalahkan Negara kecil, melainkan Negara cepat yang akan mengalahkan Negara lambat.
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
#MenkumhamLIPUTAN TERKAIT
DJKI Yakin Potensi Paten di Jawa Timur Tinggi
Jawa Timur menjadi provinsi ke sembilan pelaksanaan Patent One Stop Service dari total 33 provinsi yang akan disambangi DJKI. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pada Selasa, 23 April 2024.
Selasa, 23 April 2024
Dukung Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Paten Dalam Negeri, Patent One Stop Service Hadir di Bumi Melayu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jambi menyelenggarakan kegiatan Patent One Stop Service (POSS) bagi Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dan Pelaku Usaha demi meningkatkan jumlah permohonan serta penyelesaian paten pada 23 s.d. 25 April 2024.
Selasa, 23 April 2024
DJKI Hadir Pada Pertemuan AWGIPC ke-72
Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menghadiri Pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-72 yang diselenggarakan pada 22 s.d. 26 April 2024 di Da Nang, VietNam. AWGIPC merupakan forum pertemuan rutin antar negara anggota ASEAN yang dihadiri oleh perwakilan dari kantor kekayaan intelektual dari masing-masing negara untuk membahas ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan (AIPRAP) 2016—2025 yang belum terlaksana atau sedang dalam pelaksanaan bersama dengan mitra dialog AWGIPC.
Senin, 22 April 2024
