Miliki 72 KIK Tercatat dan 3 IG Terdaftar, Bengkulu Terus Gali Potensinya
Bengkulu – Terkenal dengan bunga Rafflesia Arnoldi, Provinsi Bengkulu ternyata menyimpan banyak potensi kekayaan intelektual. Hal tersebut dibuktikan dengan 72 Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang telah tercatat. Sedangkan 6 KIK sedang dalam proses pencatatan.
Terlebih pada kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) Provinsi Bengkulu yang dimulai pada Selasa, 21 Juni 2022 di Bencoolen Mall, masih banyak komunitas serta pemerintah daerah yang ingin mengajukan pencatatan KIK baru.
Syafrial Agung perwakilan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma melakukan konsultasi terkait 16 KIK yang ingin dicatatkan. Pada konsultasi tersebut, didapati beberapa kekurangan berkas yang masih harus dilengkapi oleh Pemkab Seluma untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi dokumen.
“Setelah berkonsultasi di sini kami menjadi lebih jelas lagi mengenai kekurangan berkas yang harus kami lengkapi. Mudah-mudahan KIK yang ada di Kabupaten Seluma ini tidak diakui daerah lain, apalagi oleh luar negeri,” ungkap Syafrial.
Senada dengan Pemkab Seluma, Pemkab Bengkulu Utara juga melakukan konsultasi terkait kelengkapan dokumen pencatatan KIK. Pemkab Bengkulu Utara melakukan konsultasi terkait 10 KIK yang ingin dicatatkan. Kekurangan dokumen tersebut akan segera dilengkapi agar proses pencatatan dapat segera dilakukan.
Hal menarik terjadi pada penyelenggaraan MIC Bengkulu hari pertama. Achmad Syiafril dari Keluarga Kerukunan Tabut Bencoolen sukses mendapatkan surat pencatatannya setelah melengkapi kekurangan surat pernyataan.
“Saya catatkan Tabut Bengkulu dan Dhol Bengkulu sejak 5 tahun. Hari ini dipermudah, sudah keluar surat pencatatannya. Saya senang dengan layanan ini, saya mendapat jawaban yang pasti dan cepat,” tutur Achmad.
Saat ini, terdapat 3 indikasi geografis (IG) di Bengkulu yang telah terdaftar. IG terdaftar di Bengkulu, antara lain Kopi Robusta Kabupaten Kepahiang, Kopi Robusta Kabupaten Rejang Lebong, dan Batik Basurek Kota Bengkulu. Sedangkan terdapat 2 IG sedang dalam proses pendaftaran. Kedua IG tersebut adalah Jeruk Kalamansi Kabupaten Benteng dan Tenu Bunpak Kabupaten Seluma.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bengkulu Ika Ahyani menyadari pentingnya kolaborasi dan sinergi antara Kanwil Kemenkumham, Pemerintah Daerah (Pemda), dan berbagai sektor terkait lainnya.
“Kolaborasi dan sinergi sangat diperlukan untuk membangun kesadaran KI, yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan permohonan KI. Semoga masyarakat semakin sadar pentingnya pelindungan KI. Banyak ide-ide maupun inovasi, ayo daftarkanlah,” ujar Ika.
Tujuan dari pelaksanaan MIC sejatinya memberikan pelayanan turun langsung ke masyarakat. Selain edukasi dan sosialisasi KI, diharapkan hal tersebut dapat memberikan pelayanan lebih cepat dan lebih mudah pada masyarakat. MIC merupakan pengejawantahan dari komitmen DJKI dalam komitmen negara hadir di tengah masyarakat. (DES/SYL)
Terlebih pada kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) Provinsi Bengkulu yang dimulai pada Selasa, 21 Juni 2022 di Bencoolen Mall, masih banyak komunitas serta pemerintah daerah yang ingin mengajukan pencatatan KIK baru.
Syafrial Agung perwakilan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma melakukan konsultasi terkait 16 KIK yang ingin dicatatkan. Pada konsultasi tersebut, didapati beberapa kekurangan berkas yang masih harus dilengkapi oleh Pemkab Seluma untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi dokumen.
“Setelah berkonsultasi di sini kami menjadi lebih jelas lagi mengenai kekurangan berkas yang harus kami lengkapi. Mudah-mudahan KIK yang ada di Kabupaten Seluma ini tidak diakui daerah lain, apalagi oleh luar negeri,” ungkap Syafrial.
Senada dengan Pemkab Seluma, Pemkab Bengkulu Utara juga melakukan konsultasi terkait kelengkapan dokumen pencatatan KIK. Pemkab Bengkulu Utara melakukan konsultasi terkait 10 KIK yang ingin dicatatkan. Kekurangan dokumen tersebut akan segera dilengkapi agar proses pencatatan dapat segera dilakukan.
Hal menarik terjadi pada penyelenggaraan MIC Bengkulu hari pertama. Achmad Syiafril dari Keluarga Kerukunan Tabut Bencoolen sukses mendapatkan surat pencatatannya setelah melengkapi kekurangan surat pernyataan.
“Saya catatkan Tabut Bengkulu dan Dhol Bengkulu sejak 5 tahun. Hari ini dipermudah, sudah keluar surat pencatatannya. Saya senang dengan layanan ini, saya mendapat jawaban yang pasti dan cepat,” tutur Achmad.
Saat ini, terdapat 3 indikasi geografis (IG) di Bengkulu yang telah terdaftar. IG terdaftar di Bengkulu, antara lain Kopi Robusta Kabupaten Kepahiang, Kopi Robusta Kabupaten Rejang Lebong, dan Batik Basurek Kota Bengkulu. Sedangkan terdapat 2 IG sedang dalam proses pendaftaran. Kedua IG tersebut adalah Jeruk Kalamansi Kabupaten Benteng dan Tenu Bunpak Kabupaten Seluma.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bengkulu Ika Ahyani menyadari pentingnya kolaborasi dan sinergi antara Kanwil Kemenkumham, Pemerintah Daerah (Pemda), dan berbagai sektor terkait lainnya.
“Kolaborasi dan sinergi sangat diperlukan untuk membangun kesadaran KI, yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan permohonan KI. Semoga masyarakat semakin sadar pentingnya pelindungan KI. Banyak ide-ide maupun inovasi, ayo daftarkanlah,” ujar Ika.
Tujuan dari pelaksanaan MIC sejatinya memberikan pelayanan turun langsung ke masyarakat. Selain edukasi dan sosialisasi KI, diharapkan hal tersebut dapat memberikan pelayanan lebih cepat dan lebih mudah pada masyarakat. MIC merupakan pengejawantahan dari komitmen DJKI dalam komitmen negara hadir di tengah masyarakat. (DES/SYL)
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Audiensi Pemprov Sulsel Soal DJKI Mengajar, Yasonna Mendengar dan Roving Seminar
Agenda audiensi ini dilakukan untuk menjalin komunikasi awal dan berkelanjutan dengan Pemprov Sulsel guna pelaksanaan kegiatan kegiatan yang akan berlangsung pada 27 - 28 September 2022 mendatang.
15 Agustus 2022
DJKI Gelar Konsinyering tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP KI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan Konsinyering Pembahasan Rancangan Permenkumham tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP di lingkungan DJKI pada tanggal 15 s.d 16 Agustus 2022.
15 Agustus 2022
DJKI Berikan Fasilitas Permohonan Merek dan Hak Cipta Gratis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyediakan fasilitas pendaftaran merek dan pencatatan ciptaan gratis kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berkunjung ke acara Festival Bapak Bangsa yang diselenggarakan di Pos Bloc Jakarta, Minggu, 14 Agustus 2022.
14 Agustus 2022
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi BandingLIPUTAN TERBARU
Minimalisir Pelanggaran Kekayaan Intelektual, DJKI Lakukan Langkah Preventif dan Represif
15 Agustus 2022
DJKI Audiensi Pemprov Sulsel Soal DJKI Mengajar, Yasonna Mendengar dan Roving Seminar
15 Agustus 2022
DJKI Gelar Konsinyering tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP KI
15 Agustus 2022
