Miliki 72 KIK Tercatat dan 3 IG Terdaftar, Bengkulu Terus Gali Potensinya

Bengkulu – Terkenal dengan bunga Rafflesia Arnoldi, Provinsi Bengkulu ternyata menyimpan banyak potensi kekayaan intelektual. Hal tersebut dibuktikan dengan 72 Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang telah tercatat. Sedangkan 6 KIK sedang dalam proses pencatatan.

Terlebih pada kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) Provinsi Bengkulu yang dimulai pada Selasa, 21 Juni 2022 di Bencoolen Mall, masih banyak komunitas serta pemerintah daerah yang ingin mengajukan pencatatan KIK baru.



Syafrial Agung perwakilan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma melakukan konsultasi terkait 16 KIK yang ingin dicatatkan. Pada konsultasi tersebut, didapati beberapa kekurangan berkas yang masih harus dilengkapi oleh Pemkab Seluma untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi dokumen.

“Setelah berkonsultasi di sini kami menjadi lebih jelas lagi mengenai kekurangan berkas yang harus kami lengkapi. Mudah-mudahan KIK yang ada di Kabupaten Seluma ini tidak diakui daerah lain, apalagi oleh luar negeri,” ungkap Syafrial.

Senada dengan Pemkab Seluma, Pemkab Bengkulu Utara juga melakukan konsultasi terkait kelengkapan dokumen pencatatan KIK. Pemkab Bengkulu Utara melakukan konsultasi terkait 10 KIK yang ingin dicatatkan. Kekurangan dokumen tersebut akan segera dilengkapi agar proses pencatatan dapat segera dilakukan.

Hal menarik terjadi pada penyelenggaraan MIC Bengkulu hari pertama. Achmad Syiafril dari Keluarga Kerukunan Tabut Bencoolen sukses mendapatkan surat pencatatannya setelah melengkapi kekurangan surat pernyataan.



“Saya catatkan Tabut Bengkulu dan Dhol Bengkulu sejak 5 tahun. Hari ini dipermudah, sudah keluar surat pencatatannya. Saya senang dengan layanan ini, saya mendapat jawaban yang pasti dan cepat,” tutur Achmad.

Saat ini, terdapat 3 indikasi geografis (IG) di Bengkulu yang telah terdaftar. IG terdaftar di Bengkulu, antara lain Kopi Robusta Kabupaten Kepahiang, Kopi Robusta Kabupaten Rejang Lebong, dan Batik Basurek Kota Bengkulu. Sedangkan terdapat 2 IG sedang dalam proses pendaftaran. Kedua IG tersebut adalah Jeruk Kalamansi Kabupaten Benteng dan Tenu Bunpak Kabupaten Seluma.



Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bengkulu Ika Ahyani menyadari pentingnya kolaborasi dan sinergi antara Kanwil Kemenkumham, Pemerintah Daerah (Pemda), dan berbagai sektor terkait lainnya.
“Kolaborasi dan sinergi sangat diperlukan untuk membangun kesadaran KI, yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan permohonan KI. Semoga masyarakat semakin sadar pentingnya pelindungan KI. Banyak ide-ide maupun inovasi, ayo daftarkanlah,” ujar Ika.

Tujuan dari pelaksanaan MIC sejatinya memberikan pelayanan turun langsung ke masyarakat. Selain edukasi dan sosialisasi KI, diharapkan hal tersebut dapat memberikan pelayanan lebih cepat dan lebih mudah pada masyarakat. MIC merupakan pengejawantahan dari komitmen DJKI dalam komitmen negara hadir di tengah masyarakat. (DES/SYL)



LIPUTAN TERKAIT

DJKI Yakin Potensi Paten di Jawa Timur Tinggi

Jawa Timur menjadi provinsi ke sembilan pelaksanaan Patent One Stop Service dari total 33 provinsi yang akan disambangi DJKI. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pada Selasa, 23 April 2024.

Selasa, 23 April 2024

Dukung Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Paten Dalam Negeri, Patent One Stop Service Hadir di Bumi Melayu

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jambi menyelenggarakan kegiatan Patent One Stop Service (POSS) bagi Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dan Pelaku Usaha demi meningkatkan jumlah permohonan serta penyelesaian paten pada 23 s.d. 25 April 2024.

Selasa, 23 April 2024

DJKI Hadir Pada Pertemuan AWGIPC ke-72

Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menghadiri Pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-72 yang diselenggarakan pada 22 s.d. 26 April 2024 di Da Nang, VietNam. AWGIPC merupakan forum pertemuan rutin antar negara anggota ASEAN yang dihadiri oleh perwakilan dari kantor kekayaan intelektual dari masing-masing negara untuk membahas ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan (AIPRAP) 2016—2025 yang belum terlaksana atau sedang dalam pelaksanaan bersama dengan mitra dialog AWGIPC.

Senin, 22 April 2024

Selengkapnya