Pelindungan Karya di Era Digital: Pencipta Harus Paham Atas Hak Ekonomi Karyanya
Jakarta - Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek, salah satunya dalam proses penciptaan suatu karya. Pada era digital ini, proses penciptaan karya semakin dimudahkan oleh teknologi, tetapi di lain sisi semakin mudah pula terjadi kasus pelanggaran kekayaan intelektual (KI).
Hal tersebut disampaikan Kepala Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Agung Damarsasongko pada Webinar "Nilai Ekonomi Hak Cipta di Era Digital" dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2021, Jumat (30/04/2021).
"Di era digital ini, para pencipta diuntungkan dengan adanya kemajuan teknologi, tetapi juga ada pihak yang memanfaatkan kemajuan ini untuk mencari keuntungan ilegal dengan melanggar hak cipta. Contohnya, seperti kasus pencurian konten tanpa izin untuk tujuan komersial,” ucap Agung.
Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menghindari pelanggaran, para pencipta harus terlebih dahulu perlu memahami hak-hak yang ia miliki atas karyanya, seperti hak moral dan hak ekonomi.
“Ada manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh pencipta, misalnya pencipta mengunggah karyanya di kanal Youtube, maka orang tersebut bisa mendapatkan manfaat ekonomi dengan memonetisasi konten yang ia miliki,” ujar Agung.
Setali tiga uang, Wakil Ketua Masyarakat Fotografi Indonesia sekaligus Dekan Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia Yogyakarta Irwandi mengatakan, saat ini semakin banyak orang yang menyepelekan karya cipta milik orang lain.
“Orang merasa fotografi mudah. Asal jepret, jadi mudah pakai karya orang. Seperti foto pada menu makanan, banyak foto diambil begitu saja dari internet,” tutur Irwandi.
Ada berbagai potensi pelanggaran hak cipta di dunia maya, antara lain mengunduh dan mengunggah konten-konten yang bukan miliknya, melakukan pembajakan dengan menyalin suatu ciptaan dan menjualnya, atau membuat kompilasi ciptaan milik pihak lain tanpa izin dan menghasilkan karya turunan.
Menurut Irwandi, edukasi dan sosialisasi perlu terus dilakukan kepada para pemilik karya dan penggunanya untuk mengapresiasi suatu karya ciptaan dengan meminta izin dan membayar royalti.
“Kita terus edukasi dan beri pemahaman kepada para pengguna karya bahwa karya yang ditampilkan itu ada pemiliknya. Misalnya, kalau mau menggunakan karya fotografi untuk poster yang tidak memiliki tujuan komersial pun kita harus cantumkan sumbernya,” tambah Irwandi.
Untuk melindungi hak-hak pencipta karya, khususnya pada lagu dan musik, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 terkait Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. PP ini merupakan penguatan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, para pemilik ciptaan sebaiknya juga melakukan pencatatan hak cipta pada DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
“Seseorang yang memanfaatkan karya cipta orang lain untuk tujuan komersial harus membayar royalti. Peraturan terkait lagu dan musik sudah diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2021. Ke depan, regulasi mengenai pelindungan karya dan pengelolaan royalti pada karya ciptaan lainnya akan terus dikembangkan,” tutup Agung. (SYL/KAD)
Hal tersebut disampaikan Kepala Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Agung Damarsasongko pada Webinar "Nilai Ekonomi Hak Cipta di Era Digital" dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2021, Jumat (30/04/2021).
"Di era digital ini, para pencipta diuntungkan dengan adanya kemajuan teknologi, tetapi juga ada pihak yang memanfaatkan kemajuan ini untuk mencari keuntungan ilegal dengan melanggar hak cipta. Contohnya, seperti kasus pencurian konten tanpa izin untuk tujuan komersial,” ucap Agung.
Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menghindari pelanggaran, para pencipta harus terlebih dahulu perlu memahami hak-hak yang ia miliki atas karyanya, seperti hak moral dan hak ekonomi.
“Ada manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh pencipta, misalnya pencipta mengunggah karyanya di kanal Youtube, maka orang tersebut bisa mendapatkan manfaat ekonomi dengan memonetisasi konten yang ia miliki,” ujar Agung.
Setali tiga uang, Wakil Ketua Masyarakat Fotografi Indonesia sekaligus Dekan Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia Yogyakarta Irwandi mengatakan, saat ini semakin banyak orang yang menyepelekan karya cipta milik orang lain.
“Orang merasa fotografi mudah. Asal jepret, jadi mudah pakai karya orang. Seperti foto pada menu makanan, banyak foto diambil begitu saja dari internet,” tutur Irwandi.
Ada berbagai potensi pelanggaran hak cipta di dunia maya, antara lain mengunduh dan mengunggah konten-konten yang bukan miliknya, melakukan pembajakan dengan menyalin suatu ciptaan dan menjualnya, atau membuat kompilasi ciptaan milik pihak lain tanpa izin dan menghasilkan karya turunan.
Menurut Irwandi, edukasi dan sosialisasi perlu terus dilakukan kepada para pemilik karya dan penggunanya untuk mengapresiasi suatu karya ciptaan dengan meminta izin dan membayar royalti.
“Kita terus edukasi dan beri pemahaman kepada para pengguna karya bahwa karya yang ditampilkan itu ada pemiliknya. Misalnya, kalau mau menggunakan karya fotografi untuk poster yang tidak memiliki tujuan komersial pun kita harus cantumkan sumbernya,” tambah Irwandi.
Untuk melindungi hak-hak pencipta karya, khususnya pada lagu dan musik, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 terkait Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. PP ini merupakan penguatan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, para pemilik ciptaan sebaiknya juga melakukan pencatatan hak cipta pada DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
“Seseorang yang memanfaatkan karya cipta orang lain untuk tujuan komersial harus membayar royalti. Peraturan terkait lagu dan musik sudah diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2021. Ke depan, regulasi mengenai pelindungan karya dan pengelolaan royalti pada karya ciptaan lainnya akan terus dikembangkan,” tutup Agung. (SYL/KAD)
LIPUTAN TERKAIT
Mudik Aman dan Berkah, Yasonna Lepas Keberangkatan Para Abdi Negara dengan 28 Bus
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan bahwa mudik merupakan momen penting yang selalu ditunggu ketika bulan Ramadan akan mencapai akhirnya. Perjalanan pulang kampung yang dilakukan bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual dalam rangka mencari kebersamaan yang membahagiakan diri di hari kemenangan.
Jumat, 5 April 2024
Menkumham Yasonna Lantik Pejabat Eselon I dan II Baru di Lingkungan Kemenkumham
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, melantik sejumlah pejabat baru pada Jumat, 5 Maret 2024 di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan. Di antara para pejabat yang dilantik yakni Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenkumham, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sekretaris DJKI) dan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Jumat, 5 April 2024
DJKI Kembalikan 1.668 Krat Gelas kepada PT Karya Indah Multikreasindo
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dalam hal ini Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual (KI) Anom Wibowo menyerahkan barang bukti sebanyak 1.668 Krat Gelas kepada PT Karya Indah Multikreasindo pada Kamis, 4 April 2024, di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Surabaya.
Jumat, 5 April 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Halal Bihalal: Tradisi Positif Untuk Peningkatan Sinergi
Kamis, 18 April 2024
DJKI Gelar Pisah Sambut Pimpinan Tinggi di Lingkungan DJKI
Selasa, 16 April 2024
Jadikan Momentum Introspeksi dan Evaluasi Diri, Kemenkumham Gelar Apel dan Halal Bihalal Idulfitri 1445 Hijriah
Selasa, 16 April 2024
