Plt. Dirjen KI Razilu Dorong Pemerintah Daerah Lindungi Kekayaan Intelektual Komunal
Medan - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyerahkan surat pencatatan kekayaan intelektual komunal (KIK) asal Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Labuhan Batu di LePolonia Hotel & Convention Medan, Selasa, 7 Desember 2021.
Surat Pencatatan KIK tersebut diberikan oleh Pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu kepada Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utami dan Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Labuhan Batu, Taufik Siregar.
Adapun surat pencatatan KIK yang diberikan diantaranya, 3 (tiga) pencatatan KIK asal Kabupaten Mandailing Natal yaitu Bulang, Gonjong dan Ampu. Serta, 4 (empat) pencatatan KIK asal Kabupaten Labuhan Batu yaitu Pongat Jelok, Anyang Terubuk, Sarak Terong dan Anyang Pakis.
Pencatatan KIK ini merupakan respon positif pemerintah daerah dalam menginventarisasi KIK wilayahnya. Mengingat, inventarisasi KIK merupakan bagian dari pelindungan keanekaragaman budaya dan hayati Indonesia dari ancaman eksploitasi serta pengakuan oleh pihak asing.
Razilu mengatakan bahwa setiap daerah di Indonesia yang mencatatkan KIK disertai dengan pengelolaan yang baik, maka dapat membantu mensejahterakan masyarakat.
“Harapannya setelah bapak ibu telah memiliki beragam kekayaan intelektual komunal, itu nanti bisa dilirik oleh para pengusaha negara lain,” ucap Razilu.
Menurutnya, KIK yang terdiri dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis merupakan modal dasar pembangunan nasional.
Karenanya, Razilu mengajak pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mencatatkan potensi KIK di wilayahnya yang nanti akan dihimpun ke dalam pusat data nasional KIK (PDN KIK).
Untuk membantu pemerintah daerah dalam menginventarisasi KIK, ia mengungkapkan DJKI Kemenkumham telah membuat program kerja prioritas nasional terkait KIK. Yaitu, tahun 2021, pemerintah membangun pembaruan PDN KIK.
Prioritas nasional selanjutnya adalah tahun 2022, DJKI akan memanfaatkan 33 Kantor Wilayah Kemenkumham untuk mendirikan layanan KIK. Untuk tahun 2023, akan dilakukan pemetaan terkait potensi ekonomi KIK. Serta di tahun 2024, DJKI berencana membangun portal informasi dan peta ekonomi KIK.
“Terkait pembaruan PDN KIK, pada tanggal 23 November 2021 lalu, DJKI resmi meluncurkan laman tersebut sebagai wadah inventarisasi data KIK Indonesia yang dapat terintegrasi dengan kementerian lembaga terkait,” kata Razilu.
Ia menuturkan bahwa dengan adanya PDN KIK ini, Indonesia menjadi salah satu negara terbaik di dunia dalam pengelolaan KIK.
“Beberapa kantor kekayaan intelektual negara lain itu akan mereplika dari pusat data ini,” ujar Razilu.
Razilu mengungkapkan jumlah KIK yang tercatat saat ini berdasarkan jenisnya adalah pengetahuan tradisional sebanyak 488. Ekspresi budaya tradisional sebanyak 1.623. Potensi indikasi geografis sebanyak 57. Dan sumber daya genetik sebanyak 69.
Menanggapi yang disampaikan Plt. Dirjen KI, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami mengatakan pihaknya sangat proaktif dalam melindungi kekayaan alam dan budaya yang dimiliki daerahnya.
“Penyerahan surat pencatatan KIK ini bagian dari pelindungan sebagai salah satu wujud kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang memberikan kekayaan alam kepada daerah Mandailing Natal,” ujar Atika.
Pihaknya menyadari bahwa pelindungan kekayaan intelektual baik personal maupun komunal sangat penting dalam membangun perekonomian daerah.
“Semoga dengan semangat kami yang proaktif dalam melindungi kekayaan intelektual daerah dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia,” pungkasnya.
Surat Pencatatan KIK tersebut diberikan oleh Pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu kepada Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utami dan Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Labuhan Batu, Taufik Siregar.
Adapun surat pencatatan KIK yang diberikan diantaranya, 3 (tiga) pencatatan KIK asal Kabupaten Mandailing Natal yaitu Bulang, Gonjong dan Ampu. Serta, 4 (empat) pencatatan KIK asal Kabupaten Labuhan Batu yaitu Pongat Jelok, Anyang Terubuk, Sarak Terong dan Anyang Pakis.
Pencatatan KIK ini merupakan respon positif pemerintah daerah dalam menginventarisasi KIK wilayahnya. Mengingat, inventarisasi KIK merupakan bagian dari pelindungan keanekaragaman budaya dan hayati Indonesia dari ancaman eksploitasi serta pengakuan oleh pihak asing.
Razilu mengatakan bahwa setiap daerah di Indonesia yang mencatatkan KIK disertai dengan pengelolaan yang baik, maka dapat membantu mensejahterakan masyarakat.
“Harapannya setelah bapak ibu telah memiliki beragam kekayaan intelektual komunal, itu nanti bisa dilirik oleh para pengusaha negara lain,” ucap Razilu.
Menurutnya, KIK yang terdiri dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis merupakan modal dasar pembangunan nasional.
Karenanya, Razilu mengajak pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mencatatkan potensi KIK di wilayahnya yang nanti akan dihimpun ke dalam pusat data nasional KIK (PDN KIK).
Untuk membantu pemerintah daerah dalam menginventarisasi KIK, ia mengungkapkan DJKI Kemenkumham telah membuat program kerja prioritas nasional terkait KIK. Yaitu, tahun 2021, pemerintah membangun pembaruan PDN KIK.
Prioritas nasional selanjutnya adalah tahun 2022, DJKI akan memanfaatkan 33 Kantor Wilayah Kemenkumham untuk mendirikan layanan KIK. Untuk tahun 2023, akan dilakukan pemetaan terkait potensi ekonomi KIK. Serta di tahun 2024, DJKI berencana membangun portal informasi dan peta ekonomi KIK.
“Terkait pembaruan PDN KIK, pada tanggal 23 November 2021 lalu, DJKI resmi meluncurkan laman tersebut sebagai wadah inventarisasi data KIK Indonesia yang dapat terintegrasi dengan kementerian lembaga terkait,” kata Razilu.
Ia menuturkan bahwa dengan adanya PDN KIK ini, Indonesia menjadi salah satu negara terbaik di dunia dalam pengelolaan KIK.
“Beberapa kantor kekayaan intelektual negara lain itu akan mereplika dari pusat data ini,” ujar Razilu.
Razilu mengungkapkan jumlah KIK yang tercatat saat ini berdasarkan jenisnya adalah pengetahuan tradisional sebanyak 488. Ekspresi budaya tradisional sebanyak 1.623. Potensi indikasi geografis sebanyak 57. Dan sumber daya genetik sebanyak 69.
Menanggapi yang disampaikan Plt. Dirjen KI, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami mengatakan pihaknya sangat proaktif dalam melindungi kekayaan alam dan budaya yang dimiliki daerahnya.
“Penyerahan surat pencatatan KIK ini bagian dari pelindungan sebagai salah satu wujud kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang memberikan kekayaan alam kepada daerah Mandailing Natal,” ujar Atika.
Pihaknya menyadari bahwa pelindungan kekayaan intelektual baik personal maupun komunal sangat penting dalam membangun perekonomian daerah.
“Semoga dengan semangat kami yang proaktif dalam melindungi kekayaan intelektual daerah dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia,” pungkasnya.
TAGS
#Dirjen KILIPUTAN TERKAIT
Tim Ahli IG Bersama Dengan DJKI Lakukan Pemeriksaan Substantif Tenun Donggala
Tim Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis (IG) melakukan kunjungan lapangan ke Sentra Produksi Tenun Donggala dalam rangka Pemeriksaan Substantif atas Permohonan IG Tenun Donggala pada Rabu, 27 Maret 2024, di Kabupaten Donggala.
Kamis, 28 Maret 2024
Kenali Gerabah Kasongan dari Bantul Yogyakarta
Bantul - Gerabah Kasongan merupakan jenis produk yang dilestarikan oleh Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) yang menjadi ikon tersendiri Kabupaten Bantul. Kasongan sendiri merupakan industri yang berfokus pada kerajinan gerabah (tanah liat) atau kerajinan keramik yang merupakan aset dari Bantul, Yogyakarta.
Sabtu, 9 Maret 2024
DJKI Gelar Audiensi Bersama UNPAD Terkait Pemanfataan KIK
Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah kekayaan intelektual (KI) yang berupa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisonal (PT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis sehingga KIK merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat. Adapun kepemilikan KIK berbeda dengan KI lainnya karena bersifat kelompok.
Rabu, 10 Januari 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Mudik Aman dan Berkah, Yasonna Lepas Keberangkatan Para Abdi Negara dengan 28 Bus
Jumat, 5 April 2024
Menkumham Yasonna Lantik Pejabat Eselon I dan II Baru di Lingkungan Kemenkumham
Jumat, 5 April 2024
DJKI Kembalikan 1.668 Krat Gelas kepada PT Karya Indah Multikreasindo
Jumat, 5 April 2024
