Sekretaris DJKI Tanamkan Tata Nilai PASTI di Jiwa PNS Kemenkumham

Jakarta - Pembinaan adalah sebuah kebutuhan yang mutlak untuk kemajuan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Biro Kepegawaian menggelar webinar pembinaan kepegawaian jabatan fungsional tertentu (JFT) di lingkungan Kemenkumham yang dilangsungkan di Hotel Grand Sahid Jakarta Kamis, 1 Desember 2022.

Dalam kegiatan tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Sucipto memberikan paparan mengenai pembinaan dan pengembangan JFT di lingkungan DJKI. Sucipto menjelaskan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus melaksanakan pembinaan untuk pencapaian tujuan kinerja yang telah ditetapkan. Bentuk pembinaan yang dilakukan adalah membuat kebijakan strategis pembinaan dan kebijakan JFT di lingkungan DJKI.

“DJKI akan melakukan pengembangan JFT formasi analis kekayaan intelektual dan masih membuka formasi seperti pemeriksa paten, pemeriksa merek, pemeriksa desain industri secara inpassing.” ujar Sucipto.

Setiap JFT memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pengembangan JFT di DJKI ini sedang menunggu keputusan surat yang tertera dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI (Permenkumham).

“Pembinaan yang sedang kami lakukan dan akan berlanjut di tahun 2023, targetnya adalah melakukan pengembangan kompetensi bagi pegawai melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus, dan pembekalan.” tambah Sucipto.

Beberapa pengembangan lain yang akan dilakukan DJKI adalah dengan memberikan praktik kerja di instansi pusat dan daerah selama satu tahun, serta pertukaran PNS dan swasta. Program pengembangan DJKI juga memiliki program peningkatan keahlian yang bekerjasama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) dalam peningkatan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) JFT.

“Dalam rangka memetakan penambahan dan pengembangan karir JFT, DJKI membuka kesempatan, tetapi tata tertib administrasi dan tata tertib hukum harus tetap dilaksanakan” tutup Sucipto.

Mengakhiri paparan nya, beliau berharap kepada seluruh pegawai agar mengedepankan tata nilai PASTI dan kepada pejabat pembina agar menyeimbangkan pemberian hak pegawai serta tunaikan kewajiban pegawai.



LIPUTAN TERKAIT

DJKI Lakukan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM

Melaksanakan pelayanan publik yang cepat, tepat, berkualitas, dan non-diskriminatif merupakan komitmen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang prima.

Senin, 25 Maret 2024

DJKI Lantik JFT Analis KI dan Arsiparis

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melantik sejumlah pejabat fungsional tertentu (JFT) untuk jabatan arsiparis muda dan mada serta analis kekayaan intelektual pertama dan muda pada Senin, 25 Maret 2024 di Aula Oemar Seno Adjie, Jakarta Selatan. Pengambilan sumpah jabatan dari sejumlah 59 orang ini dilakukan melalui daring maupun luring.

Senin, 25 Maret 2024

Delegasi Indonesia Hadiri Pertemuan ANIEE ke-13 di Singapura

Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo menghadiri pertemuan Asian Network of Intellectual Property Enforcement Expert (ANIEE) di Singapura pada Jum’at, 22 Maret 2024.

Sabtu, 23 Maret 2024

Selengkapnya