Stafsus Menkumham Fajar Lase Ajak Bekali Pelaku UMKM Dapatkan Pelindungan Kekayaan Intelektual

Kepulauan Meranti - Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM (Stafsus Menkumham) Bidang Transformasi Digital, Fajar BS Lase membekali pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memahami pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI) dan mendemonstrasikan cara mengajukan pencatatan dan pendaftaran KI.

“Untuk mengembangkan bisnis naik kelas, pelaku UMKM harus memanfaatkan teknologi dan wajib melindungi KI-nya seperti merek, paten, desain industri, dan hak cipta,” kata Fajar Lase pada kegiatan Penguatan Pelayanan Publik Kekayaan Intelektual di Hotel Grand Indobaru, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Rabu, 14 September 2022.

Ia berpendapat apabila UMKM tersebut dapat berkembang, maka akan meningkatkan perekonomian daerah dan negara serta dapat mensejahterakan masyarakat.

“Kekuatan ekonomi Indonesia bergantung pada 64 juta UMKM, yang mana ini mampu mempekerjakan 117 juta orang di seluruh Indonesia,” ucap Fajar Lase.

Ia pun berharap UMKM di Kabupaten Meranti Provinsi Riau ini dapat berkembang menjadi usaha yang besar. Selagi merintis usaha, Fajar Lase berpesan agar pelaku UMKM dapat menjaga bisnisnya dengan melindungi KI atas produk dagangnya, khusunya merek.

“Biasanya kita baru daftar setelah ada yang klaim. Ada begitu banyak usaha yang sudah berkembang, akhirnya tidak bisa lagi berjualan karena ternyata ada orang lain yang lebih dahulu mendaftarkan dan mengambil ide kreatif yang bapak ibu lakukan,” ungkap Fajar Lase.

Menurutnya, pelindungan KI seperti merek, paten, desain industri, dan hak cipta bagi wirausaha memiliki banyak manfaat. Diantaranya sebagai pelindungan hukum kepada pencipta dan terhadap hasil karya ciptanya, serta meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar, khususnya dalam hal komersialisasi KI.

Ia juga menyampaikan kepada pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam memasarkan produknya. Sebab kata dia, perilaku orang untuk membeli sudah berubah, dari yang langsung bertatap muka beralih ke daring menggunakan gadget.

“Begitu teknologi sudah berkembang, anak milenial dan generasi Z maka belanjanya hanya dengan sentuhan jari,” ungkap fajar Lase.

Dirinya juga mengingatkan pemerintah daerah untuk membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

“Ternyata usaha-usaha itu akan berkembang dan tumbuh bisa secara kolektif, maka pemerintah daerah perlu melihat potensi ini, khususnya di desa-desa,” ucap Fajar Lase.

Pemerintah daerah, kata Fajar Lase, memiliki kemampuan untuk menginisiasi, membimbing dan melindungi pelaku usahanya menjadi kekuatan ekonomi daerah.

“Banyak usaha-usaha desa yang berkembang mengkolektifkan seluruh pelaku usaha melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes). Dari pada mereka tersandera karena usaha mereka itu sudah dibeli oleh tengkulak,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Adil menyampaikan bahwa dengan adanya sosialisasi terkait pelindungan KI ini akan membantu melindungi usaha UMKM Kabupaten Meranti demi menumbuhkan perekonomian Riau.

“Karya baru hasil kreativitas seseorang harus dilindungi secara hukum melalui perlindungan hak cipta, merek, paten dan sebagainya. Untuk itu kami harapkan bimbingan dan dukungan Kantor Wilayah Kemenkumham Riau,” kata Muhammad Adil.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah kemenkumham Riau, Jahari Sitepu menyebut sampai saat ini sudah terdapat lebih dari 800 pendaftar KI yang terdiri dari merek, cipta, desain industri, paten, dan lainnya.

“Mulai sekarang untuk memperbanyak kepemilikan kekayaan intelektual, dengan begitu akan menambah penghasilan royalti, waralaba kepada pemilik merek dan hak cipta,” kata Jahari Sitepu.



LIPUTAN TERKAIT

Tutup Evaluasi Kinerja 2022, DJKI Berkomitmen Laksanakan Action Plan 2023

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Sucipto menyatakan jajarannya berkomitmen untuk melaksanakan Action Plan 2023. Action Plan ini merupakan hasil dari evaluasi kinerja DJKI 2022 yang dilaksanakan pada 28 November - 1 Desember 2023 di InterContinental Pondok Indah Jakarta.

Rabu, 30 November 2022

DJKI Berhasil Capai Nilai Tinggi dalam Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berhasil meraih nilai 99,08 dalam Indeks Reformasi Birokrasi yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini karena tercapainya target kinerja DJKI pada 2022.

Rabu, 30 November 2022

Inspektur Wilayah V Apresiasi Hasil Capaian Kinerja DJKI Tahun 2022

Inspektur WIlayah V Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Marasidin mengapresiasi hasil kinerja capaian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. DJKI mendapatkan nilai SAKIP yang tinggi karena terpenuhinya capaian dari target yang telah ditetapkan dari rencana kinerja di awal tahun 2022. Capaian yang diraih di antaranya di bidang perencanaan kinerja unit organisasi, pengukuran kinerja yang dapat terukur, pelaporan kinerja yang telah dicapai, dan evaluasi kinerja.

Selasa, 29 November 2022

Selengkapnya