#KI Komunal

Cegah Kerugian Daerah dengan Inventarisasi KI Komunal

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhan) menekankan pentingnya pencatatan kekayaan intelektual komunal (KIK).

Jumat, 23 September 2022

Mobile IP Clinic Tingkatkan 25% Permohonan Kekayaan Intelektual di Indonesia

Selama acara berlangsung, 9.477 masyarakat telah mendapatkan konsultasi dan bantuan pendaftaran KI secara langsung dari para ahlinya. 

Jumat, 23 September 2022

Pempek Palembang Terima Surat Pencatatan KIK

Makanan khas Palembang yaitu Pempek akhirnya resmi tercatat sebagai Pengetahuan Tradisional asli Sumatera Selatan. Hal ini tertuang dalam surat pencatatan kekayaan intelektual komunal (KIK) yang telah dicatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham.

Jumat, 23 September 2022

Empat Nilai Untuk Meningkatkan Pelindungan dan Komersialisasi Indikasi Geografis

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bertemu Yayasan Qualitiva Italia pada 20 September 2022 di Kantor Yayasan Qualitivia, Roma, Italia.

Selasa, 20 September 2022

DJKI Serahkan Surat Pencatatan KIK untuk Tari Kosu dari Kupang

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kupang menerima surat pencatatan kekayaan intelektual komunal (KIK) atas Tari Kosu yang diserahkan langsung oleh Subkoordinator Inventarisasi KIK dan Perpustakaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kamis, 15 September 2022

Rumah Gadang, Warisan Budaya Kebanggaan Masyarakat Sumatra Barat

Terdapat sebanyak 65 kekayaan intelektual komunal (KIK) Sumatra Barat yang sudah tercatat pada Pusat Data Nasional KIK. Salah satu KIK yang terkenal adalah Rumah Adat Padang atau yang biasa disebut Rumah Gadang.

Rabu, 14 September 2022

Mobile IP Clinic Dekatkan Kekayaan Intelektual Kepada Pelaku UMKM Bangka Belitung

Salah satu pengunjung Mobile IP Clinic (MIC) Bangka Belitung, Said Akhmad Maulana mengaku sangat terbantu dengan adanya sesi konsultasi secara langsung dengan para ahli kekayaan intelektual dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Selasa, 13 September 2022

Upaya Tingkatkan Pelindungan KI, DJKI Gelar Mobile IP Clinic di Tanah Minang

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Untuk itu, DJKI berkolaborasi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sumatra Barat menggelar Mobile IP Clinic (MIC)/Klinik KI Bergerak pada tanggal 13 s.d 15 September 2022 di Hotel ZHM Premiere Padang dan Universitas Negeri Padang.

Selasa, 13 September 2022

Penyusunan Peta Potensi Ekonomi dan Pendampingan Inventarisasi KIK Berlanjut di Kabupaten Mempawah

Penyusunan peta potensi ekonomi kekayaan intelektual komunal (KIK) dan pendampingan inventarisasi KIK oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Kalimantan Barat berlanjut di Kabupaten Mempawah pada Selasa, 13 September 2022.

Selasa, 13 September 2022

DJKI Dorong Peningkatan Pelindungan KI di Bangka Belitung melalui Mobile IP Clinic

Kegiatan Mobile IP Clinic yang diselenggarakan selama tiga hari kedepan untuk memberikan diseminasi dan layanan konsultasi pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual kepada masyarakat, stakeholder terkait, para pelaku UMKM, serta mahasiswa/i di wilayah Bangka Belitung 

Senin, 12 September 2022

Tingkatkan Pencatatan KIK di Kalbar, DJKI Dorong Pemerintah Daerah Lakukan Diseminasi KI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Barat melakukan penyusunan peta potensi ekonomi kekayaan intelektual (KI) dan pendampingan inventarisasi KI komunal (KIK) Provinsi Kalimantan Barat.

Senin, 12 September 2022

Dua EBT Siap untuk Diinventarisasi dalam Pusat Data Nasional KI Komunal

Kekayaan intelektual komunal (KIK) adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal yang terdiri dari empat jenis yaitu Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SGD), dan Pengetahuan Tradisional (PT), serta Indikasi Geografis (IG). Keragaman dan potensi KIK yang dimiliki Indonesia wajib dilindungi negara dari pengakuan, pencurian, atau pembajakan negara lain. 

Rabu, 7 September 2022

Dorong Peningkatan Permohonan KI, DJKI Gelar Mobile IP Clinic di Sulawesi Barat

Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Ambeg Paramarta menyatakan bahwa pelindungan kekayaan intelektual (KI) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat perlu ditingkatkan untuk mendorong perekonomian daerah. Untuk itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulawesi Barat menggelar Mobile IP Clinic (MIC)/Klinik KI Bergerak pada tanggal 6 s.d. 7 September 2022 di Hotel Grand Maleo.

Selasa, 6 September 2022

Gelar Mobile IP Clinic di NTB, DJKI Serahkan Penghargaan dan Sertifikat KI

Warisan budaya NTB yang diinventarisasi sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) bertambah menjadi 89 buah. 4 surat pencatatan inventarisasi KIK diserahkan langsung oleh Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu kepada Gubernur Provinsi NTB yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum Ruslan Abdul Gani pada 1 September 2022.

Kamis, 1 September 2022

DJKI Ajak UMKM NTB Daftarkan KI untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Nusa Tenggara Barat (NTB) terkenal dengan keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang dimilikinya. Keanekaragaman ini merupakan modal yang bisa bertransformasi menjadi sumber kekuatan ekonomi daerah jika dimanfaatkan sebagai kekayaan intelektual oleh para pelaku ekonomi kreatif, khususnya UMKM.

Kamis, 1 September 2022