#Priority Watch List

Cegah Peredaran Barang Palsu, 1,3 Juta Bolpoin yang Melanggar Merek Dimusnahkan

1,3 juta bolpoin palsu yang melanggar merek terdaftar “Standard AE7 Alfatip 0.5” dimusnahkan oleh PT. Standardpen Industries pada 8 September 2022. Pemusnahan barang palsu ini tidak lepas dari sinergi DJKI Kementerian Hukum dan HAM, DJBC Kementerian Keuangan, serta Kepolisian Republik Indonesia.

Kamis, 8 September 2022

DJKI Inisiasi Pelatihan Mediasi dengan WIPO

Delegasi Indonesia mengadakan pertemuan dengan Director Intellectual Property Disputes and External Relation Division World Intellectual Property Organization Ignatio de Castro Session pada Kamis, 1 September 2022.

Kamis, 1 September 2022

Bahas Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual, Delegasi Indonesia Temui Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa Swiss

Sebelum menghadiri pertemuan di WIPO esok hari, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI, Brigjen Pol. Anom Wibowo melakukan kunjungan kerja dengan PTRI di Jenewa.

Selasa, 30 Agustus 2022

Gelar Pertemuan Dengan WIPO, Upaya DJKI Tingkatkan Kapasitas Penegakan Hukum dan Bantuan Teknis Bagi Satgas KI

DJKI mengadakan pertemuan bilateral membahas isu terkait penegakan hukum KI dengan Director Building Respect for IP Division World Intellectual Property Organization (WIPO) Todd Reves di kantor pusat WIPO pada tanggal 29 Agustus 2022 waktu setempat.

Selasa, 30 Agustus 2022

Tingkatkan Penegakan Hukum KI, IP Task Force Indonesia Ditawari Bantuan Pelatihan oleh Kadin Inggris

Jakarta - Satuan Tugas Operasi Penanggulangan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Indonesia (IP Task Force) mendapat tawaran bantuan pelatihan terkait penanganan peredaran barang palsu di platform online atau e-commerce dari Kamar Dagang Inggris di Indonesia (BritCham).

Jumat, 26 Agustus 2022

DJKI Lindungi Masyarakat dengan Menekan Peredaran Barang Palsu

Pesatnya perdagangan bebas dan semakin banyaknya perjanjian dagang yang diikuti Indonesia, membawa isu pelindungan kekayaan intelektual (KI) menjadi perhatian utama pemerintah. Kemudahan transaksi elektronik dengan e-commerce membuat peredaran barang palsu semakin marak tidak terkendali.

Kamis, 25 Agustus 2022

Minimalisir Pelanggaran Kekayaan Intelektual, DJKI Lakukan Langkah Preventif dan Represif

Pada Special 301 Report yang diterbitkan oleh  United States Trade Representative (USTR) pada 28 April 2022 Indonesia masih berstatus Priority Watch List (PWL). PWL adalah daftar negara yang menurut USTR memiliki tingkat pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) yang cukup berat.

Senin, 15 Agustus 2022

DJKI Bersama IP Task Force Lakukan Update Report ke Perwakilan USTR

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersama satuan tugas Intellectual Property Task Force (IP Task Force) dari kementerian dan lembaga terkait menggelar pertemuan dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) untuk Indonesia dalam rangka membahas laporan pemutakhiran (update report) pelindungan dan penegakan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia pada Rabu, Agustus 2022 di Jakarta. 

Rabu, 10 Agustus 2022

DJKI dan IP Task Force Terus Jaga dan Tingkatkan Hubungan Baik dengan Kedubes AS

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya menjaga dan membangun hubungan baik dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia.

Minggu, 31 Juli 2022

DJKI Bahas Perkembangan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual dengan MIAP

DJKI Kemenkumham membahas pentingnya penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) dengan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) di Ruang Rapat Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Gedung Eks Sentra Mulia pada Senin, 25 Juli 2022. 

Senin, 25 Juli 2022

DJKI Kembali Atur Strategi Keluar Dari Status Priority Watch List

Sebagai wujud keseriusan penegakan hukum KI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar rapat tindak lanjut terkait pertemuan DJKI dengan Asosiasi Industri Amerika Serikat pada Senin, 18 Juli 2022.

Senin, 18 Juli 2022

Akhir Sengketa “Terjerat Cinta Mahasiswa Abadi”

Permasalahan pelanggaran KI yang banyak terjadi saat ini salah satunya bermula dari kemudahan untuk mengunggah maupun mengunduh suatu karya secara digital pada internet. Mengatasi hal tesebut, Kanwil Kemenkumham Jambi melakukan mediasi terkait adanya dugaan pelanggaran hak cipta buku elektronik pada Rabu, 6 Juli 2022.

Rabu, 6 Juli 2022

DJKI Perkuat Pengetahuan 33 Kanwil Kemenkumham tentang Tata Cara Pelindungan KI

DJKI Kemenkumham terus berupaya memberikan kontribusi terhadap penanganan pelanggaran kekayaan intelektual (KI) di Indonesia terkait dengan Peningkatan Kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Menangani Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital.

Rabu, 29 Juni 2022

DJKI Resmikan Ruang Konsultasi Korwas PPNS dan Ruang Rapat Satgas Penegakan Hukum KI

Selama setahun terakhir, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat peningkatan sebesar 300% laporan pelanggaran kekayaan intelektual. Untuk menyelesaikannya, DJKI membutuhkan koordinasi yang cepat tanggap dengan berbagai pihak.

Kamis, 16 Juni 2022

DJKI Kunjungi Markas Besar Kepolisian Singapura

Direktorat jenderal kekayaan intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM mengunjungi markas besar kepolisian Singapura, Departemen Investigasi Kriminal (SPF CID) pada 9 Juni 2022.

Kamis, 9 Juni 2022