Bahas Pembangunan Akademi Kekayaan Intelektual di Indonesia, Pimpinan Delegasi Adakan Pertemuan dengan WIPO
Jenewa, Swiss - Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Brigjen Pol. Anom Wibowo melakukan pertemuan bilateral dengan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) pada 30 Agustus 2022 di Kantor Pusat WIPO, Jenewa, Swiss.
Pertemuan tersebut membahas dukungan WIPO soal pendirian Akademi Kekayaan Intelektual (IP Academy) di Indonesia yang sempat diajukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada bulan Juli 2022 lalu di Sidang Majelis Umum WIPO ke-63.
Hal tersebut dilakukan Anom selaku pimpinan delegasi Indonesia sebelum berlangsungnya pertemuan Komite Penasihat untuk Penegakan Kekayaan Intelektual atau Advisory Committee on Enforcement (ACE) yang berlangsung sejak 31 Agustus sampai 2 September 2022.
Anom mengatakan bahwa pertemuan ini untuk mendiskusikan seputar kebutuhan yang perlu disiapkan Indonesia dalam membangun IP Academy. Diantaranya adalah perangkat lunak dan perangkat keras; sasaran strategis dan target kinerja dari IP Academy; sumber daya manusia; kebutuhan sarana dan prasarana pendukung; serta sistem pembelajaran dan sarana pembelajaran.
“Dengan adanya dukungan dari WIPO, diharapkan akan dilengkapi dengan fasilitas terbaik untuk menunjang kegiatan belajar mengajar untuk bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas dan berkompeten dalam memberikan pengajaran di bidang Kekayaan Intelektual. Khususnya pada tahap awal melalui ToT (training of trainer) program,” kata Anom.
Program pembangunan IP Academy ini, menurut Anom, sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk merancang program pengembangan pegawai, akademisi, usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi yang bertaraf nasional maupun internasional.
“Melalui kerjasama dengan WIPO ini, pelatihan dan sertifikasi internasional dapat mendukung kompetensi di bidang kekayaan intelektual, sehingga diharapkan ke depan Indonesia secara global diakui tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri,” ungkap Anom.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan WIPO, Daniela Lizarzaburu Aguilar yang menjabat sebagai Program Officer Academic Institutions and Executive program WIPO Academy menyambut baik kerja sama Indonesia ini.
“WIPO siap memberikan pendampingan untuk terwujudnya IP Academy di Indonesia. Pendampingan ini dilakukan untuk segera memberikan kebutuhan yang diperlukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai langkah awal dalam membangun IP Academy di Indonesia,” kata Daniela.
Pertemuan tersebut membahas dukungan WIPO soal pendirian Akademi Kekayaan Intelektual (IP Academy) di Indonesia yang sempat diajukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada bulan Juli 2022 lalu di Sidang Majelis Umum WIPO ke-63.
Hal tersebut dilakukan Anom selaku pimpinan delegasi Indonesia sebelum berlangsungnya pertemuan Komite Penasihat untuk Penegakan Kekayaan Intelektual atau Advisory Committee on Enforcement (ACE) yang berlangsung sejak 31 Agustus sampai 2 September 2022.
Anom mengatakan bahwa pertemuan ini untuk mendiskusikan seputar kebutuhan yang perlu disiapkan Indonesia dalam membangun IP Academy. Diantaranya adalah perangkat lunak dan perangkat keras; sasaran strategis dan target kinerja dari IP Academy; sumber daya manusia; kebutuhan sarana dan prasarana pendukung; serta sistem pembelajaran dan sarana pembelajaran.
“Dengan adanya dukungan dari WIPO, diharapkan akan dilengkapi dengan fasilitas terbaik untuk menunjang kegiatan belajar mengajar untuk bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas dan berkompeten dalam memberikan pengajaran di bidang Kekayaan Intelektual. Khususnya pada tahap awal melalui ToT (training of trainer) program,” kata Anom.
Program pembangunan IP Academy ini, menurut Anom, sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk merancang program pengembangan pegawai, akademisi, usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi yang bertaraf nasional maupun internasional.
“Melalui kerjasama dengan WIPO ini, pelatihan dan sertifikasi internasional dapat mendukung kompetensi di bidang kekayaan intelektual, sehingga diharapkan ke depan Indonesia secara global diakui tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri,” ungkap Anom.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan WIPO, Daniela Lizarzaburu Aguilar yang menjabat sebagai Program Officer Academic Institutions and Executive program WIPO Academy menyambut baik kerja sama Indonesia ini.
“WIPO siap memberikan pendampingan untuk terwujudnya IP Academy di Indonesia. Pendampingan ini dilakukan untuk segera memberikan kebutuhan yang diperlukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai langkah awal dalam membangun IP Academy di Indonesia,” kata Daniela.
TAGS
#PenyidikanLIPUTAN TERKAIT
DJKI Lakukan Verifikasi Capaian Target Kinerja Kanwil Kemenkumham di Bidang KI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan Verifikasi Laporan Rencana Aksi dan Target Kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Caturwulan I Tahun 2024 Program Kekayaan Intelektual di Hotel Sari Pacific Thamrin.
Rabu, 15 Mei 2024
Tingkatkan Kinerja dan Profesionalisme Pegawai, DJKI Gelar Konsinyering Pemberian Penghargaan dan Hukuman Disiplin serta Sanksi Administrasi
Pemberian penghargaan dan hukuman disiplin adalah suatu hal yang dibutuhkan dalam menciptakan kedisiplinan kerja pegawai. Selain itu, pemberian penghargaan dan disiplin tersebut merupakan bentuk motivasi kepada para pegawai untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Senin, 6 Mei 2024
Tingkatkan Kualitas Sumber Daya Pegawai Melalui Penyusunan Peraturan Pembinaan Jabatan Fungsional
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan Instansi Pembina dari empat jabatan fungsional (JF) yaitu Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Desain Industri, dan Analis Kekayaan Intelektual. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, JF didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit yang terintegrasi oleh sasaran kinerja pegawai (SKP).
Senin, 29 April 2024
