Diskusi Bersama DKPTO, DJKI Bahas Pentingnya Kerja Sama dalam Peningkatan KI

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus berupaya meningkatkan ekosistem kekayaan intelektual (KI) yang baik di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari gencarnya DJKI menjalin kerja sama dengan kementerian/lembaga lainnya, salah satunya Danish Patent and Trademark Office (DKPTO).

“Dengan MoU (Memorandum of Understanding) yang telah ditandatangani bersama dengan kementerian dan lembaga terkait, memudahkan DJKI dalam melakukan pelindungan KI di Indonesia,” ujar Anom Wibowo selaku Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dalam diskusi bersama DKPTO di Ruang Rapat Ali Said pada 14 Februari 2023.

Seperti yang diketahui pada 2021, DJKI telah membentuk Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) KI yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga permintah dalam penegakan hukum KI. Hal tersebut juga merupakan upaya DJKI keluar dari status Priority Watch List (PWL) oleh United States Trade Representative (USTR).

“Pada tahun ini juga, DJKI bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jakarta, akan melakukan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan pada salah satu mall terbesar di Indonesia, yaitu Mall Mangga Dua. Sertifikasi ini akan berbeda dari sebelumnya, jika biasanya hanya melakukan sampling, pada kesempatan kali ini akan terjun langsung ke seluruh tenant yang ada di sana,” jelas Anom.

Dia juga menambahkan bahwa sertifikasi ini berbeda dari biasanya dikarenakan ukuran Mall Mangga Dua yang luas dan besar dibandingkan dengan pusat perbelanjaan lainnya. Selain itu, Mall Mangga Dua juga menjadi pusat perbelanjaan yang dicurigai menjual barang palsu.

Selain membahas mengenai pelindungan KI, pada kesempatan yang sama Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Anggoro Dasananto juga menyampaikan beberapa pencapaian yang ditorehkan DJKI di tahun 2022.

“Pada tahun 2022, DJKI mencatatkan sebanyak 117.083 hak cipta dengan jenis karya terbanyak, yaitu buku. Hal tersebut merupakan hasil dari program yang dijalankan oleh DJKI selama tahun 2022, salah satunya Mobile Intellectual Property Clinic (MIC),” ucap Anggoro. 

Selain itu, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Lastami menyampaikan bahwa saat krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19, KI menjadi salah satu tulang punggung negara, salah satunya melalui Usaha Mikro Kecil Menengah yang berkaitan erat dengan sektor ekonomi kreatif.

Sebagai informasi, kegiatan diskusi ini selain dihadiri oleh perwakilan DJKI dari Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, serta Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, juga dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kedutaan Besar Denmark. (SAS/KAD)



LIPUTAN TERKAIT

DJKI Lakukan Verifikasi Capaian Target Kinerja Kanwil Kemenkumham di Bidang KI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan Verifikasi Laporan Rencana Aksi dan Target Kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Caturwulan I Tahun 2024 Program Kekayaan Intelektual di Hotel Sari Pacific Thamrin.

Rabu, 15 Mei 2024

Tingkatkan Kinerja dan Profesionalisme Pegawai, DJKI Gelar Konsinyering Pemberian Penghargaan dan Hukuman Disiplin serta Sanksi Administrasi

Pemberian penghargaan dan hukuman disiplin adalah suatu hal yang dibutuhkan dalam menciptakan kedisiplinan kerja pegawai. Selain itu, pemberian penghargaan dan disiplin tersebut merupakan bentuk motivasi kepada para pegawai untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Senin, 6 Mei 2024

Tingkatkan Kualitas Sumber Daya Pegawai Melalui Penyusunan Peraturan Pembinaan Jabatan Fungsional

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan Instansi Pembina dari empat jabatan fungsional (JF) yaitu Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Desain Industri, dan Analis Kekayaan Intelektual. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, JF didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit yang terintegrasi oleh sasaran kinerja pegawai (SKP).

Senin, 29 April 2024

Selengkapnya