Integritas, Faktor Penting Menuju Good Governance

Jakarta - Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Demi menjalankan tugas tersebut, integritas merupakan salah satu prinsip yang harus benar-benar dipegang teguh. Integritas adalah faktor penting untuk mencapai suatu tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Begitu besarnya peran integritas, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam berbagai kesempatan tidak pernah bosan menghimbau kepada seluruh ASN untuk senantiasa membangun citra positif institusi melalui integritas dalam wujud menjauhi penyalahgunaan tugas dan wewenang di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Sementara itu, Razilu selaku Inspektur Jenderal Kemenkumham menjabarkan beberapa upaya yang telah dilakukannya untuk membangun integritas, baik secara individu maupun secara organisasi secara terus menerus secara daring pada kegiatan Verifikasi Usulan Duta Integritas pada 24 Oktober 2023 di Hotel Gran Melia, Jakarta.

“Di tahun ini, Kemenkumham melahirkan terobosan baru dengan menerbitkan keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait pembangunan integritas. Salah satu diantara isi keputusan itu adalah Duta Integritas yang akan dikukuhkan pada 8 November 2023,” ungkap Razilu.

Lebih lanjut, Razilu menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan insan Pengayoman yang bisa memberikan pengaruh positif dan memiliki program-program aksi untuk satuan kerja masing-masing. Razilu berharap semua dapat berjalan lancar sehingga integritas organisasi menjadi semakin baik.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Wilayah V, Pria Wibawa menuturkan bahwa sebelum ditetapkan sebagai Duta Integritas perlu adanya proses pemilihan dan verifikasi. Hal ini dilakukan agar Duta Integritas yang ditetapkan mampu memberikan pengaruh dan energi positif dengan merefleksi core value BerAKHLAK bagi lingkungannya.

“Saya berharap, Duta Integritas yang terpilih nantinya tidak hanya bersifat simbolis, namun menghasilkan inovasi yang meningkatkan implementasi integritas dan dapat bekerja dengan program kerja/rencana aksi yang spesifik, terukur, logis, dan ada periode waktu yang jelas. Tujuannya untuk semakin memperluas nafas integritas ke seluruh jajaran Kemenkumham,” pungkasnya. (Iwm/Ver)