Kasus Pelanggaran Warga Indonesia di Atlanta Selanjutnya Dilimpahkan Ke Pemerintah Indonesia
Jakarta - Menindak lanjuti kesepakatan untuk melanjutkan investigasi terkait dugaan pelanggaran kekayaan intelektual yang diduga dilakukan oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa menggelar rapat gelar perkara pemalsuan sparepart otomotif melalui Zoom meeting pada Rabu, 6 April 2022.
Perkara telah terjadi sejak 11 tahun lalu di Atlanta, Amerika Serikat. Sejak 2012 dilaksanakan investigasi oleh Federal Bureau Of Investigation (FBI) Atlanta yang mengindikasikan terjadinya pemalsuan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik. Selanjutnya FBI berkoordinasi dengan Bareskrim Polri pada tahun 2018. Namun karena Pandemi Covid-19, investigasi ini sempat terhenti. Saat ini tersangka masih dicari keberadaannya.
“Setelah disepakati untuk melanjutkan kasus pelanggaran oleh warga negara Indonesia di Amerika, selanjutnya pendapat pakar hukum dan ketentuan hukum digunakan untuk melanjutkan proses penyelidikan,” tutur Anom Wibowo selaku Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.
Pakar hukum yang dihadirkan dalam rapat ini ialah Sigid Suseno selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan Eva Achjani Zulfa selaku Dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia.
Dalam perspektif hukum, Amerika mempunyai yurisdiksi (kewenangan) untuk mengadili kasus ini, demikian juga Indonesia memiliki yurisdiksi. “Saya memahami bahwa pelaku tidak saja melakukan perbuatan pemalsuan namun juga telah menggunakan sarana teknologi informasi yang telah menembus batas-batas negara,” ujar Sigid.
Sejalan dengan pandangan Sigid, Eva Achjani Zulfa mengatakan perlindungan kepada masyarakat bahwa ada kewajiban hukum di antara kedua negara untuk melanjutkan proses penegakan hukum dalam kasus ini.
Pada prinsipnya Aparat Penegak Hukum di Indonesia bersedia melakukan penegakan keadilan. Indonesia siap menegakkan keadilan terhadap warganya yang melanggar hukum.
“Pemalsuan sparepart otomotif di Amerika dan perolehan paspor baru yang menjadi fokus permasalahan,” tutur Briton Goad selaku Acting Legal Attache FBI.
Briton mengatakan, selama ini antara Amerika dan Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Menurut KBBI, ekstradisi ialah proses di mana seorang tersangka yang ditahan negara lain kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk di sidang sesuai perjanjian yang bersangkutan.
Tidak adanya perjanjian ekstradisi, hampir tidak adanya praktik ekstradisi di banyak kasus di negara lain, dan kemungkinan pelaku berada di Indonesia, menghasilkan rekomendasi agar kasus ini ditangani di Indonesia. Pemerintah Indonesia siap untuk dilimpahkan perkara ini. Pemerintah Indonesia meminta statement dari FBI Atlanta terkait pelimpahan perkara ini.
Selanjutnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI, Direktorat Tindak Pidana Siber, dan Direktorat Tindak Pidana (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri), dan seluruh pihak terkait akan semakin intens melakukan penyelidikan maupun penyidikan perkara ini. Hal ini merupakan wujud nyata pemerintah melindungi kekayaan intelektual juga keselamatan warga negara.“
Investigasi selanjutnya akan dilakukan oleh 3 lembaga. Tindak pidana e-commerce akan ditangani oleh Siber Bareskrim Polri, tindak pidana kekayaan intelektual akan ditangani oleh PPNS DJKI, dan tindak pidana pemalsuan dokumen akan dilakukan oleh Ditipideksus Bareskrim Polri,” pungkas Anom. (DES/AMH)
Perkara telah terjadi sejak 11 tahun lalu di Atlanta, Amerika Serikat. Sejak 2012 dilaksanakan investigasi oleh Federal Bureau Of Investigation (FBI) Atlanta yang mengindikasikan terjadinya pemalsuan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik. Selanjutnya FBI berkoordinasi dengan Bareskrim Polri pada tahun 2018. Namun karena Pandemi Covid-19, investigasi ini sempat terhenti. Saat ini tersangka masih dicari keberadaannya.
“Setelah disepakati untuk melanjutkan kasus pelanggaran oleh warga negara Indonesia di Amerika, selanjutnya pendapat pakar hukum dan ketentuan hukum digunakan untuk melanjutkan proses penyelidikan,” tutur Anom Wibowo selaku Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.
Pakar hukum yang dihadirkan dalam rapat ini ialah Sigid Suseno selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan Eva Achjani Zulfa selaku Dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia.
Dalam perspektif hukum, Amerika mempunyai yurisdiksi (kewenangan) untuk mengadili kasus ini, demikian juga Indonesia memiliki yurisdiksi. “Saya memahami bahwa pelaku tidak saja melakukan perbuatan pemalsuan namun juga telah menggunakan sarana teknologi informasi yang telah menembus batas-batas negara,” ujar Sigid.
Sejalan dengan pandangan Sigid, Eva Achjani Zulfa mengatakan perlindungan kepada masyarakat bahwa ada kewajiban hukum di antara kedua negara untuk melanjutkan proses penegakan hukum dalam kasus ini.
Pada prinsipnya Aparat Penegak Hukum di Indonesia bersedia melakukan penegakan keadilan. Indonesia siap menegakkan keadilan terhadap warganya yang melanggar hukum.
“Pemalsuan sparepart otomotif di Amerika dan perolehan paspor baru yang menjadi fokus permasalahan,” tutur Briton Goad selaku Acting Legal Attache FBI.
Briton mengatakan, selama ini antara Amerika dan Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Menurut KBBI, ekstradisi ialah proses di mana seorang tersangka yang ditahan negara lain kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk di sidang sesuai perjanjian yang bersangkutan.
Tidak adanya perjanjian ekstradisi, hampir tidak adanya praktik ekstradisi di banyak kasus di negara lain, dan kemungkinan pelaku berada di Indonesia, menghasilkan rekomendasi agar kasus ini ditangani di Indonesia. Pemerintah Indonesia siap untuk dilimpahkan perkara ini. Pemerintah Indonesia meminta statement dari FBI Atlanta terkait pelimpahan perkara ini.
Selanjutnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI, Direktorat Tindak Pidana Siber, dan Direktorat Tindak Pidana (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri), dan seluruh pihak terkait akan semakin intens melakukan penyelidikan maupun penyidikan perkara ini. Hal ini merupakan wujud nyata pemerintah melindungi kekayaan intelektual juga keselamatan warga negara.“
Investigasi selanjutnya akan dilakukan oleh 3 lembaga. Tindak pidana e-commerce akan ditangani oleh Siber Bareskrim Polri, tindak pidana kekayaan intelektual akan ditangani oleh PPNS DJKI, dan tindak pidana pemalsuan dokumen akan dilakukan oleh Ditipideksus Bareskrim Polri,” pungkas Anom. (DES/AMH)
TAGS
#PenyidikanLIPUTAN TERKAIT
DJKI Lakukan Verifikasi Capaian Target Kinerja Kanwil Kemenkumham di Bidang KI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan Verifikasi Laporan Rencana Aksi dan Target Kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Caturwulan I Tahun 2024 Program Kekayaan Intelektual di Hotel Sari Pacific Thamrin.
Rabu, 15 Mei 2024
Tingkatkan Kinerja dan Profesionalisme Pegawai, DJKI Gelar Konsinyering Pemberian Penghargaan dan Hukuman Disiplin serta Sanksi Administrasi
Pemberian penghargaan dan hukuman disiplin adalah suatu hal yang dibutuhkan dalam menciptakan kedisiplinan kerja pegawai. Selain itu, pemberian penghargaan dan disiplin tersebut merupakan bentuk motivasi kepada para pegawai untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Senin, 6 Mei 2024
Tingkatkan Kualitas Sumber Daya Pegawai Melalui Penyusunan Peraturan Pembinaan Jabatan Fungsional
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan Instansi Pembina dari empat jabatan fungsional (JF) yaitu Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Desain Industri, dan Analis Kekayaan Intelektual. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, JF didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit yang terintegrasi oleh sasaran kinerja pegawai (SKP).
Senin, 29 April 2024
