Sambangi Lazada di Singapura, DJKI Bahas Penegakan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di E-Commerce
Singapura - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM mengunjungi Kantor Lazada di Singapura pada 7 Juni 2022. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo menyampaikan keseriusan pemerintah dalam memberantas penjualan produk ilegal yang melanggar kekayaan intelektual (KI).
“Kami sangat serius untuk memberantas pelanggaran kekayaan intelektual terutama di situs-situs penjualan online. Kami telah bekerja sama dengan berbagai pihak dan membentuk Satuan Tugas Operasi yang terdiri dari lima lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum,” ujar Anom.
Alan Chan, Chief Risk Officer, Lazada Group dan Ferry Kusnowo, Executive Director Lazada Indonesia yang menerima delegasi menjelaskan bahwa pihaknya telah memiliki perjanjian kerja sama dengan 4 (empat) negara di Asia Tenggara. Kerja sama ini terkait dengan penerapan penegakan pelindungan KI di platformnya.
“Misi kami di Asia Tenggara adalah mempercepat kemajuan melalui e-commerce. Dari sisi KI, seperti di Indonesia dan negara lain juga konten yang digunakan adalah user content generated atau dibuat oleh para penjual. Lazada Indonesia merupakan pelopor bangga buatan Indonesia, untuk membantu recovery barang - barang buatan Indonesia di digital ekonomi,” Alan menjelaskan.
Lebih lanjut, Ferry juga menjelaskan bahwa Lazada memiliki 4 (empat) program dengan kementerian untuk memanfaatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia. Program tersebut antara lain meningkatkan regulasi yang baik di bidang KI, memperdalam pemahaman KI untuk para pelaku UMKM, bekerja sama antara technology driven governance, dan menguatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan yang sama, delegasi Indonesia juga bertemu dengan Ramesh Raj Kishore , Regional Director Asia Pacific The Pharmaceutical Security Institute (PSI). PSI merupakan organisasi yang bergerak dalam membantu menangani pemalsuan di bidang farmasi.
PSI mengarahkan untuk mengikuti regulasi di negara terkait dengan memberikan informasi untuk menghasilkan regulasi hukum yang baik. Ramesh mengungkapkan harapannya akan terjalinnya kerja sama dengan DJKI untuk dapat bekerja sama dalam menanggulangi pelanggaran KI khususnya di bidang farmasi.
“Saya sangat memahami permintaan dari program ini dan tantangan yang dihadapi oleh kekayaan intelektual. Cara kerja kami ialah dengan mengerahkan tenaga ahli untuk mengikuti regulasi/ hukum yang berlaku di suatu negara guna mengumpulkan dan memberikan informasi untuk menghasilkan regulasi hukum yang baik agar kerja sama ini dapat terlaksana,” kata Ramesh.
Sebagai informasi, pertemuan ini merupakan rangkaian kegiatan delegasi Indonesia di Singapura guna membahas isu KI, mulai dari implementasi penerapan regulasi hingga penegakan hukumnya khususnya di perusahaan seperti teknologi dan ecommerce.
Untuk catatan, DJKI telah menjalin kerja sama terkait penanggulangan pelanggaran KI di beberapa platform ecommerce di Indonesia. Langkah ini merupakan upaya untuk mengeluarkan Indonesia dari status Priority Watch List yang disematkan oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR). (kad/ver)
“Kami sangat serius untuk memberantas pelanggaran kekayaan intelektual terutama di situs-situs penjualan online. Kami telah bekerja sama dengan berbagai pihak dan membentuk Satuan Tugas Operasi yang terdiri dari lima lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum,” ujar Anom.
Alan Chan, Chief Risk Officer, Lazada Group dan Ferry Kusnowo, Executive Director Lazada Indonesia yang menerima delegasi menjelaskan bahwa pihaknya telah memiliki perjanjian kerja sama dengan 4 (empat) negara di Asia Tenggara. Kerja sama ini terkait dengan penerapan penegakan pelindungan KI di platformnya.
“Misi kami di Asia Tenggara adalah mempercepat kemajuan melalui e-commerce. Dari sisi KI, seperti di Indonesia dan negara lain juga konten yang digunakan adalah user content generated atau dibuat oleh para penjual. Lazada Indonesia merupakan pelopor bangga buatan Indonesia, untuk membantu recovery barang - barang buatan Indonesia di digital ekonomi,” Alan menjelaskan.
Lebih lanjut, Ferry juga menjelaskan bahwa Lazada memiliki 4 (empat) program dengan kementerian untuk memanfaatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia. Program tersebut antara lain meningkatkan regulasi yang baik di bidang KI, memperdalam pemahaman KI untuk para pelaku UMKM, bekerja sama antara technology driven governance, dan menguatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan yang sama, delegasi Indonesia juga bertemu dengan Ramesh Raj Kishore , Regional Director Asia Pacific The Pharmaceutical Security Institute (PSI). PSI merupakan organisasi yang bergerak dalam membantu menangani pemalsuan di bidang farmasi.
PSI mengarahkan untuk mengikuti regulasi di negara terkait dengan memberikan informasi untuk menghasilkan regulasi hukum yang baik. Ramesh mengungkapkan harapannya akan terjalinnya kerja sama dengan DJKI untuk dapat bekerja sama dalam menanggulangi pelanggaran KI khususnya di bidang farmasi.
“Saya sangat memahami permintaan dari program ini dan tantangan yang dihadapi oleh kekayaan intelektual. Cara kerja kami ialah dengan mengerahkan tenaga ahli untuk mengikuti regulasi/ hukum yang berlaku di suatu negara guna mengumpulkan dan memberikan informasi untuk menghasilkan regulasi hukum yang baik agar kerja sama ini dapat terlaksana,” kata Ramesh.
Sebagai informasi, pertemuan ini merupakan rangkaian kegiatan delegasi Indonesia di Singapura guna membahas isu KI, mulai dari implementasi penerapan regulasi hingga penegakan hukumnya khususnya di perusahaan seperti teknologi dan ecommerce.
Untuk catatan, DJKI telah menjalin kerja sama terkait penanggulangan pelanggaran KI di beberapa platform ecommerce di Indonesia. Langkah ini merupakan upaya untuk mengeluarkan Indonesia dari status Priority Watch List yang disematkan oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR). (kad/ver)
TAGS
#PenyidikanLIPUTAN TERKAIT
DJKI Lakukan Verifikasi Capaian Target Kinerja Kanwil Kemenkumham di Bidang KI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan Verifikasi Laporan Rencana Aksi dan Target Kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Caturwulan I Tahun 2024 Program Kekayaan Intelektual di Hotel Sari Pacific Thamrin.
Rabu, 15 Mei 2024
Tingkatkan Kinerja dan Profesionalisme Pegawai, DJKI Gelar Konsinyering Pemberian Penghargaan dan Hukuman Disiplin serta Sanksi Administrasi
Pemberian penghargaan dan hukuman disiplin adalah suatu hal yang dibutuhkan dalam menciptakan kedisiplinan kerja pegawai. Selain itu, pemberian penghargaan dan disiplin tersebut merupakan bentuk motivasi kepada para pegawai untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Senin, 6 Mei 2024
Tingkatkan Kualitas Sumber Daya Pegawai Melalui Penyusunan Peraturan Pembinaan Jabatan Fungsional
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan Instansi Pembina dari empat jabatan fungsional (JF) yaitu Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Desain Industri, dan Analis Kekayaan Intelektual. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, JF didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit yang terintegrasi oleh sasaran kinerja pegawai (SKP).
Senin, 29 April 2024
