Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pimpinan Tinggi Pratama pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, DJKI Kemenkumham
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pimpinan Tinggi Pratama pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Ruang Aula Lantai 18, Gedung ex-Sentra Mulia, Jakarta, Rabu (21/03/2018).
Dalam Sertijab ini, Fathlurachman, S.H., M.M., yang sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Ditjen KI menyerahkan tanggung jawabnya kepada Yurod Saleh, S.H., M.H., sebagai Direktur yang baru.
Freddy Harris berharap, di bawah kepemimpinan Yurod Saleh, Direktorat penyidikan dan penyelesaian sengketa Ditjen KI dapat menyelesaikan permasalahan terkait penindakan dalam penegakan hukum kekayaan intelektual.
“Pak Yurod harus merapatkan barisan-barisan dari Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Dan saya berharap Pak Yurod, sudah mulai menjalin kerja sama dengan Mabes Polri dan Polda-Polda untuk melakukan tindak lanjut pelanggaran pidana, namun juga harus berperan aktif dalam penyelesaian sengketanya”, ujar Dirjen KI, Freddy Harris.
Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Pratama lainnya, serta Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Dalam Sertijab ini, Fathlurachman, S.H., M.M., yang sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Ditjen KI menyerahkan tanggung jawabnya kepada Yurod Saleh, S.H., M.H., sebagai Direktur yang baru.
Freddy Harris berharap, di bawah kepemimpinan Yurod Saleh, Direktorat penyidikan dan penyelesaian sengketa Ditjen KI dapat menyelesaikan permasalahan terkait penindakan dalam penegakan hukum kekayaan intelektual.
“Pak Yurod harus merapatkan barisan-barisan dari Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Dan saya berharap Pak Yurod, sudah mulai menjalin kerja sama dengan Mabes Polri dan Polda-Polda untuk melakukan tindak lanjut pelanggaran pidana, namun juga harus berperan aktif dalam penyelesaian sengketanya”, ujar Dirjen KI, Freddy Harris.
Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Pratama lainnya, serta Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Tingkatkan Kualitas Sumber Daya Pegawai Melalui Penyusunan Peraturan Pembinaan Jabatan Fungsional
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan Instansi Pembina dari empat jabatan fungsional (JF) yaitu Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Desain Industri, dan Analis Kekayaan Intelektual. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, JF didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit yang terintegrasi oleh sasaran kinerja pegawai (SKP).
Senin, 29 April 2024
Delegasi Indonesia Ikuti Pelatihan Penegakan Hukum KI oleh ASEAN-USPTO
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengikuti kegiatan Workshop on Effective Practices in Investigation and Enforcement Against Content Piracy yang diselenggarakan oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan United States Patent and Trademark Office (USPTO) pada 23 s.d. 25 April 2024.
Jumat, 26 April 2024
Tingkatkan Pemahaman KI Pegawai PPPK Melalui Kelas Edukasi
Jakarta - Hari Kekayaan Intelektual Sedunia jatuh pada tanggal 26 April setiap tahunnya diperingati dengan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pelindungan kekayaan intelektual. Untuk peringatan Hari KI Sedunia tahun ini, Direktorat Jenderal Kekayaaan Intelektual menggelar serangkaian acara, salah satunya adalah kegiatan Kelas Edukasi Kekayaan Intelektual (KI) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Jumat, 26 April 2024
