Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan di Moloku Kie Raha
Ternate – Untuk menuju World Class Intellectual Property Office, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus melakukan evaluasi terhadap layanan kekayaan intelektual (KI). Evaluasi tersebut dilakukan melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Maluku Utara, atau yang biasa disebut Moloku Kie Raha.
Peserta dari kegiatan ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari perorangan, pemerintah daerah, universitas, serta usaha mikro kecil menengah (UMKM). Data diambil dari kuesioner masyarakat pengguna layanan DJKI di Maluku Utara yang diisi secara elektronik pada Senin, 29 Agustus 2022.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara Ignatius Silalahi mengatakan survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan publik yang telah diselenggarakan oleh DJKI selama tahun 2022. IKM merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi layanan yang diselenggarakan oleh DJKI.
“Survei ini memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan Kanwil Maluku Utara memfasilitasi masyarakat dalam pelayanan kami. Harap memberikan jawaban sebenar-benarnya dalam konteks layanan KI,” tutur Ignatius
DJKI bekerja sama dengan Lembaga independen Katadata Insight Center untuk menghasilkan data yang akurat. Hasil dari survei IKM ini dapat digunakan sebagai acuan prioritas dalam melakukan evaluasi layanan DJKI ke depannya.
Salah satu masyarakat pengguna layanan DJKI, Rusmin mengatakan kepuasannya terhadap layanan yang diberikan DJKI. Ia merasakan betul kemudahan dan kecepatan sistem Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC).
“Pelayanan DJKI bagus sekali, penerbitan surat pencatatan hak cipta media pembelajaran saya memakan waktu kurang dari 10 menit saja. Terima kasih untuk layanannya DJKI,” ujar Rusmin.
Indikator survei IKM ini meliputi kemudahan persyaratan layanan, prosedur layanan, waktu layanan, biaya layanan, dan indikator lainnya. Diharapkan survei IKM dapat menghasilkan perbaikan layanan DJKI dari waktu ke waktu. (DES/SYL)
Peserta dari kegiatan ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari perorangan, pemerintah daerah, universitas, serta usaha mikro kecil menengah (UMKM). Data diambil dari kuesioner masyarakat pengguna layanan DJKI di Maluku Utara yang diisi secara elektronik pada Senin, 29 Agustus 2022.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara Ignatius Silalahi mengatakan survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan publik yang telah diselenggarakan oleh DJKI selama tahun 2022. IKM merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi layanan yang diselenggarakan oleh DJKI.
“Survei ini memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan Kanwil Maluku Utara memfasilitasi masyarakat dalam pelayanan kami. Harap memberikan jawaban sebenar-benarnya dalam konteks layanan KI,” tutur Ignatius
DJKI bekerja sama dengan Lembaga independen Katadata Insight Center untuk menghasilkan data yang akurat. Hasil dari survei IKM ini dapat digunakan sebagai acuan prioritas dalam melakukan evaluasi layanan DJKI ke depannya.
Salah satu masyarakat pengguna layanan DJKI, Rusmin mengatakan kepuasannya terhadap layanan yang diberikan DJKI. Ia merasakan betul kemudahan dan kecepatan sistem Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC).
“Pelayanan DJKI bagus sekali, penerbitan surat pencatatan hak cipta media pembelajaran saya memakan waktu kurang dari 10 menit saja. Terima kasih untuk layanannya DJKI,” ujar Rusmin.
Indikator survei IKM ini meliputi kemudahan persyaratan layanan, prosedur layanan, waktu layanan, biaya layanan, dan indikator lainnya. Diharapkan survei IKM dapat menghasilkan perbaikan layanan DJKI dari waktu ke waktu. (DES/SYL)
LIPUTAN TERKAIT
Pelindungan Merek sebagai Strategi Pengembangan Usaha
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Anggoro Dasananto memberikan kunci peningkatan nilai produk untuk para pengusaha utama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurutnya penting bagi UMKM paling tidak untuk mendaftarkan merek dagang atau jasa mereka.
Kamis, 16 Mei 2024
DJKI Dukung Pameran Inabuyer B2B2G Expo 2024
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) jemput bola dengan membuka layanan booth konsultasi kekayaan intelektual (KI) dalam kegiatan Inabuyer B2B2G Expo 2024 yang diselenggarakan di Gedung Smesco Jakarta
Rabu, 15 Mei 2024
Inventor Aceh Manfaatkan Kesempatan Asistensi secara Langsung
Kegiatan Patent One Stop Service bertujuan mempertemukan pemeriksa dengan inventor. Kebanyakan para inventor selama ini merasa bagian yang paling sulit ialah drafting, terutama terkait klaim paten. Dessy Emril selaku dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala mengaku senang dan mengapresiasi kegiatan POSS yang diadakan di Aceh ini. Ia berencana akan mendaftarkan dua permohonan paten. Namun belum memiliki pengalaman dalam membuat drafting paten. Sehingga ia merasa bersemangat menghadiri kegiatan ini.
Rabu, 15 Mei 2024
