Tim DJKI Selenggarakan Pemeriksaan Substantif Permohonan Indikasi Geografis

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Subdit Indikasi Geografis menyelenggarakan kegiatan Pemeriksaan Substantif Permohonan Indikasi Geografis Tenun Ikat Flores Timur pada tanggal 22 - 26 April 2024.

Kegiatan pemeriksaan substantif Tenun Ikat Flores Timur dilaksanakan setelah tahap publikasi selesai untuk memastikan kesesuaian antara Dokumen Deskripsi dengan kondisi nyata di lapangan. Kegiatan berlangsung lancar dengan mengunjungi enam kelompok penenun. Tim Ahli Indikasi Geografis sudah memverifikasi kesesuaian Dokumen Deskripsi selama tiga hari dan diakhiri dengan evaluasi hasil pemeriksaan substantif.

Pemeriksaan Substantif dilakukan di beberapa titik Sentra Tenun yang ada di Kabupaten Flores Timur. Kendala yang dialami tim pemeriksaan substantif pada saat di lapangan yaitu lokasi dari masing-masing sentra tenun yang berjauhan.

“Penggunaan logo produk dan logo Indikasi Geografis Nasional yang baru harus digunakan dalam kemasan produk dan label produk,” terang Tim Ahli Indikasi Geografis, Mariana Molnar Gabor pada 22 April 2024 di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Lebih lanjut, Tim Ahli Indikasi Geografis Gunawan juga mengatakan bahwa dinas dan kantor wilayah terkait berperan penting dalam memfasilitasi apabila ditemukan pelanggaran penggunaan logo Indikasi Geografis jika sudah terdaftar yang kemudian bisa dilaporkan ke DJKI.

Tim juga melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur Petrus Pedo Maran. Petrus mengatakan saat ini sudah ada “kelompok penenun milenial” yang berusia SMP/SMA sehingga sudah ada generasi penerus untuk Tenun Ikat Flores Timur. 

“Saya sangat berharap proses Pemeriksaan Substantif ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Flores Timur ketika sudah terdaftar nanti,” ujar Petrus. 

Sebagai informasi, kegiatan ini dilaksanakan bersama Zenni Mardhatillah selaku staff Indikasi Geografis didampingi oleh Yudhi Prasetyo dan Leonardo selaku perwakilan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur serta Siprianus Sina Ritan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Flores Timur,  Yosef Arnoldus Pati, selaku Kabid Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Ikat Flores Timur, Maria.

 



LIPUTAN TERKAIT

Percepat Penyelesaian Permohonan Paten di Bumi Anoa dengan Patent One Stop Service

Kendari - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan Patent One Stop Service (POSS) bagi Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dan Pelaku Usaha pada Selasa, 14 Mei 2024.

Selasa, 14 Mei 2024

POSS Aceh: Tidak Perlu Rumit, Paten Merupakan Solusi Masalah Sehari-hari

Serambi Mekkah menjadi provinsi ke 12 pelaksanaan Patent One Stop Service (POSS) dari total 33 provinsi yang akan disambangi DJKI. Provinsi Aceh memiliki aspek potensial di bidang pariwisata, perkebunan, pertanian, dan hasil laut. Hal tersebut membuat Aceh memiliki potensi kekayaan intelektual yang juga memiliki potensi ekonomi.

Selasa, 14 Mei 2024

RuKI, Motor Penggerak Pelindungan KI Usia Dini

Depok - Kemampuan mencipta selalu dimiliki setiap insan bangsa. Dan setiap karya harus dilindungi karena memiliki potensi berharga. Hal itulah yang diyakini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) hingga tercetuslah program unggulan Guru Kekayaan Intelektual (RuKI) Bergerak di tahun 2024.

Selasa, 14 Mei 2024

Selengkapnya