DJKI Kembalikan 1.668 Krat Gelas kepada PT Karya Indah Multikreasindo

Surabaya - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dalam hal ini Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual (KI) Anom Wibowo menyerahkan barang bukti sebanyak 1.668 Krat Gelas kepada PT Karya Indah Multikreasindo pada Kamis, 4 April 2024, di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Surabaya.

Sebelumnya diketahui pada tanggal 20 Januari 2023, DJKI menerima pengaduan pelanggaran KI dengan nomor HKI.7.KI.08.01.01/Desain Industri/01/2023 yang dilayangkan oleh salah satu pemilik desain industri Krat Gelas yang sudah terdaftar sejak tanggal 6 Februari 2020.

Setelah menerima laporan tersebut dilakukan penyidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi dan ahli yang berujung pada penindakan penggeledahan/penyitaan pada Januari 2023 dengan didampingi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur.

Penindakan tersebut berdasar pada pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri bahwa bagi yang sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang merugikan pemegang hak desain industri akan dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

“DJKI telah melaksanakan tugas dan fungsinya yang merupakan salah satu tujuan negara, yaitu melindungi kepentingan umum melalui pelindungan KI bagi karya atau ciptaan yang telah dicatatkan atau didaftarkan di DJKI,” ujar Anom.

“Saat ini, kasus tindak pidana desain industri tersebut telah sampai pada keputusan hukum dari pengadilan niaga dan berakhir dengan perdamaian diantara kedua pihak,” lanjutnya.

Diketahui bahwa kedua pihak melakukan mediasi melalui Akta Perdamaian Niaga dengan nomor 04/Pdt.Sus/HKI/2023 tanggal 7 November 2023. Dari hasil mediasi tersebut kedua pihak mengakui kepemilikan pelapor atas Desain Industri Krat Gelas terdaftar dengan nomor sertifikat IDD000057628  atas nama Sherly Wijaya.

Selain itu, PT. Karya Indah Multikreasindo  selaku terlapor bersedia menyerahkan 1 buah alat molding kepada Pelapor tanpa syarat dan 1.668 buah Krat Gelas kepada pelapor dengan konsep jual-beli, serta berjanji untuk tidak akan memproduksi/memasarkan produk Krat Gelas dengan Desain Industri yang sama dengan pelapor di kemudian waktu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Heny Yuwono juga menyampaikan apresiasinya kepada Rupbasan Kelas I Surabaya atas kegiatan ini dan mengharapkan dapat menjadi contoh untuk Rupbasan lainnya.

“Kami juga siap bersinergi dengan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI di masa-masa yang akan datang untuk penyimpanan barang bukti sitaan negara,” pungkas Heny.

Sebagai tambahan, DJKI menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memproduksi, mendistribusi, menjual, memasarkan, dan memakai barang-barang yang melanggar hak KI dan bagi pemilik hak yang menemukan adanya dugaan pelanggaran KI dapat melaporkannya kepada DJKI melalui laman pengaduan.dgip.go.id atau email ke pengaduan.pelanggaranki@dgip.go.id.



LIPUTAN TERKAIT

Tim Ahli IG Bersama Dengan DJKI Lakukan Pemeriksaan Substantif Tenun Donggala

Tim Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis (IG) melakukan kunjungan lapangan ke Sentra Produksi Tenun Donggala dalam rangka Pemeriksaan Substantif atas Permohonan IG Tenun Donggala pada Rabu, 27 Maret 2024, di Kabupaten Donggala.

Kamis, 28 Maret 2024

Kenali Gerabah Kasongan dari Bantul Yogyakarta

Bantul - Gerabah Kasongan merupakan jenis produk yang dilestarikan oleh Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) yang menjadi ikon tersendiri Kabupaten Bantul. Kasongan sendiri merupakan industri yang berfokus pada kerajinan gerabah (tanah liat) atau kerajinan keramik yang merupakan aset dari Bantul, Yogyakarta.

Sabtu, 9 Maret 2024

DJKI Gelar Audiensi Bersama UNPAD Terkait Pemanfataan KIK

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah kekayaan intelektual (KI) yang berupa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisonal (PT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis sehingga KIK merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat. Adapun kepemilikan KIK berbeda dengan KI lainnya karena bersifat kelompok.

Rabu, 10 Januari 2024

Selengkapnya
https://www.gojosatoru.love/