Delegasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memenuhi undangan pertemuan dengan Korea Intellectual Property Office (KIPO) dan Korea Institute of Patent Information (KIPI) di Korea Selatan pada 7 - 12 Desember 2022.
Jumat, 9 Desember 2022
Sebanyak 61 PPNS KI yang tersebar pada DJKI maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) seluruh Indonesia dilantik secara hybrid di Hotel Mercure Convention Centre Jakarta dan melalui aplikasi Zoom pada Kamis, 8 Desember 2022.
Kamis, 8 Desember 2022
Delegasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang (RD) Yasmon menghadiri pertemuan dengan Head of Legislative, Policy and Technology Advice Section, Patents and Technology Sector, World Intellectual Property Organization (WIPO) Isaac Rutenberg pada Kamis, 8 Desember 2022.
Kamis, 8 Desember 2022
Chiang Mai - Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual memimpin Rapat Rencana Aksi 2016-2025 terkait Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT). ASEAN IPR setiap tahun dilaksanakan dalam pertemuan Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC).
Rabu, 7 Desember 2022
Tokyo – Perkembangan zaman beriringan dengan perkembangan teknologi. Hal tersebut menjadi perhatian besar dikarenakan dapat mendorong terjadinya pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan, dengan modus terbaru.
Rabu, 7 Desember 2022
Tokyo – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa bertekad untuk mengeluarkan Indonesia dari Priority Watch List (PWL) yang dikeluarkan oleh United States Trade Representative (USTR).
Selasa, 6 Desember 2022
Jenewa – Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, DJKI Yasmon meminta WIPO membantu Indonesia memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan permohonan paten melalui PCT atau The Patent Cooperation Treaty.
Selasa, 6 Desember 2022
Sadar akan pesatnya perkembangan digital yang juga diiringi dengan peningkatan celah pemalsuan dan pembajakan, DJKI terus berupaya meningkatkan sistem pelindungan KI bagi masyarakat. DJKI terus berupaya meningkatkan penegakkan hukum KI. Kali ini benchmarking dilakukan di Japan Patent Office
Selasa, 6 Desember 2022
Jenewa - Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menginginkan adanya peraturan internasional yang mengikat untuk meregulasi pemanfaatan dan pelindungan Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).
Senin, 5 Desember 2022
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Anggoro Dasananto mengungkap bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tengah menyiapkan kawasan-kawasan karya cipta. Kawasan ini nantinya akan menjadi pusat kebudayaan, wisatawan, serta pameran karya cipta yang akan meningkatkan perekonomian dari daerah.
Senin, 5 Desember 2022
Pembinaan adalah sebuah kebutuhan yang mutlak untuk kemajuan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Biro Kepegawaian menggelar webinar pembinaan kepegawaian jabatan fungsional tertentu (JFT) di lingkungan Kemenkumham yang dilangsungkan di Hotel Grand Sahid Jakarta Kamis, 1 Desember 2022.
Kamis, 1 Desember 2022
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi membuat banyak masyarakat memilih berbelanja secara online. Peningkatan transaksi jual beli secara online meningkat sebanyak 70%. Peningkatan angka tersebut diikuti dengan masifnya peredaran barang palsu di e-commerce
Selasa, 29 November 2022
Berkembangnya perdagangan pada era globalisasi ini menyebabkan kebutuhan akan pelindungan hukum kekayaan intelektual semakin meningkat. Fenomena tersebut terjadi karena adanya kepercayaan bahwa tingkat pelindungan hukum KI dapat menimbulkan dampak positif bagi persaingan usaha yang sehat.
Selasa, 29 November 2022
Pelindungan merek merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam menjalankan bisnis khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan bisnis rintisan berbasis digital atau startup. Hal ini karena pendaftaran tersebut memberi pelindungan hukum bagi pelaku usaha agar merek dagang atau jasanya tidak digunakan pihak lain. Selain itu, pendaftaran merek juga membuat konsumen lebih yakin terhadap kualitas produk yang dijual.
Selasa, 29 November 2022
Bali - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menggelar lokakarya bertajuk “Artificial Intelligence on Intellectual Property Examination” yang diselenggarakan selama lima hari di Nusa Dua Bali.
Selasa, 29 November 2022